Berita

prabowo-hatta/net

Prabowo-Hatta Harus Mengakui Keunggulan Jokowi-JK di Babak Keempat

RABU, 11 JUNI 2014 | 09:21 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kalah di segmen pertama dan ketiga, Jokowi-JK unggul atas Prabowo-Hatta di segmen empat dalam debat perdana capres-cawapres Senin lalu itu. Pertanyaan Prabowo soal pilkada langsung yang mahal dan bisa menghabiskan Rp 15 triliun dibandingkan dipilih oleh DPR yang menghabiskan Rp 13 triliun, dijawab oleh Jokowi bahwa ia tetap setuju pilkada langsung tetapi serentak.

"Soal pemekaran setuju dengan catatan bisa ditarik kembali jika menjadi beban walaupun tidak semudah itu. JK menambahkan soal efisiensi pemilu. Jawaban keduanya bagus," kata Nandang Solihin, yang merupakan mantan pengurus Ikatan Alumni ITB 2007-2012, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 11/6).

Di segmen ini,  kata Nandang, Hatta mengklarifikasi soal keterukuran kata efisien dan jangan terlalu berbiaya tinggi. Sementara tambahan Prabowo soal ketegasan dan kriteria pemekaran, apakah jumlah penduduk, keamanan atau letak geografis. Sementara jawaban klarifikasi Jokowi mempertimbangkan soal manfaat rakyat atau elit, soal keluasan juga dipertimbangkan, juga soal jumlah penduduk. Tambahan JK soal efektifitas yang lebih baik, juga sebagaimana pernyataan Jokowi yang bermuara pada kepentingan rakyat.


Sementara itu, lanjut Nandang, pertanyaan JK soal visi misi melindungi rakyat dan HAM serta pemimpin yang berdiri di depan, Prabowo menjawab soal tugas UUD yang menjadi tugas utama pemerintah yang harus melindungi rakyat dari segala ancaman. Sementara saat JK menyatakan soal penilaian atasan, Prabowo menjawab soal langkah berupa pendidikan di segala sektor.

"Soal dikriminasi dan soal atasan, jawaban soal diskriminatif Hatta yaitu soal kesamaan hukum dan tidak diskriminatif dalam segala hal. Saya pikir segmen ini dikuasai JK. Kali ini rasanya PSHR harus mengakui keunggulan Jokowi-JK," demikian Nandang. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya