Presiden dan Kapolri Tidak Boleh Diamkan Aksi Komjen Budi Gunawan

. Kapolri wajib segera memeriksa Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan (BG), terkait pertemuannya dengan anggota tim hukum calon presiden Joko Widodo, Trimedya Panjaitan.

Desakan itu disampaikan Ketua Umum Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, di Mabes Polri, Jakarta, Senin siang (9/6). Tadi, Arief didampingi Direktur Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, berniat bertemu Kapolri, Jenderal Sutarman, untuk membicarakan kasus itu. Namun, pertemuan tersebut gagal lantaran Kapolri sedang di luar kota.

"Kami hadir disini mendampingi saudara Arif untuk bertemu Kapolri. Ada pertemuan petinggi Polri dengan tim hukum JKWJK, Trimedya Panjaitan. Kami khawatir pertemuan tersebut menodai netralitas Polri, " kata Habiburokhman.

Sementara itu, Arief Puoyono menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut kedua pihak terlihat serius dan berbisik-bisik.

"Saya lihat sangat serius itu bisik-bisik. Kalau ketemu secara tidak sengaja pasti sebentar. Tapi ini kasak kusuk. Saya ambil foto, dan film selama 1 menit. Saya ketahuan, dia (BG) pergi," jelas Arief.

Arief terangkan, kedatangannya di Restoran Sate Senayan Menteng, memang sudah direncanakan untuk membicarakan soal rencana aksi. Namun, ia tidak sengaja melihat pertemuan Trimedya dan jenderal yang dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri itu.

"Juga hadir orang-orang yang menggunakan baju khas Jokowi, juga mantan Kapolres Jakarta Utara," ujar Arief.

Arief mencurigai, pertemuan petinggi Polri dengan Trimedya membicarakan konspirasi. Dari informasi yang diterimanya, Budi Gunawan ada dalam barisan pemenangan JKWJK. Nah, pertemuan yang disaksikannya itu, menurut dia, menjadi pendukung informasi tersebut.

Selain mendesak Kapolri meminta klarifikasi Budi Gunawan, Arief dan Habiburokhman juga meminta presiden menuntut klarifikasi Kapolri. [ald]