. Kubu Jokowi-JK menyesalkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang dinilai terlalu dini menganulir pernyataan TNI AD perihal adanya oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih capres nomor urut tertentu.
Bagi Tim Kampanye Jokowi-JK, justru apa yang telah disampaikan pihak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, bahwa TNI AD sudah cepat mengusut dan menjatuhkan hukuman terhadap para oknum TNI, termasuk Babinsa yang bersalah, haruslah diapresiasi. Sikap KSAD tersebut merupakan pelaksanakan instruksi Presiden SBY agar TNI bersikap netral, dan bagi yang melanggar harus diambil tindakan tegas.
"Sayang sikap kesatria sebagai tentara Saptamargais ini dianulir oleh Panglima TNI. Bahkan Panglima TNI malah menyangkal adanya kesalahan tersebut," kata Jurubicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (9/6).
Pernyataan Hasto itu untuk menanggapi pernyataan Moeldoko, Minggu (8/6), bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), apa yang disampaikan terlapor dalam kasus Babinsa, secara pelaksanaan pemilu, tidak terbukti. "Ketua Bawaslu telah nelepon kepada saya, saya (Bawaslu) serahkan kepada panglima untuk selesaikan semua itu," kata Moeldoko, sembari menyatakan bahwa netralitas TNI akan dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan Negara.
Pernyataan Moeldoko itu berbeda jauh dengan sikap TNI AD yang disampaikan melalui Kadispenad Brigjen Andika Perkasa. Bahwa KSAD Jenderal Budiman telah memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen Mulyono untuk mengusut tuntas adanya tuduhan tersebut.
Menurut Hasto, berbagai bentuk alasan untuk pendataan pemilih yang dilakukan Babinsa, untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dalam pemilu, sebaiknya tidak dilakukan. Karena dengan cepat hal itu bisa berubah menjadi tindakan politik bahkan intimidasi untuk mendukung calon-calon tertentu.
Wakil Sekjen DPP PDI ini melanjutkan, Panglima TNI harusnya menyadari bahwa netralitas TNI adalah syarat mutlak bagi transisi kepemimpinan secara damai dan demokratis. TNI harus diperkuat menjadi alat negara yang profesional, dan bahkan paling disegani di Asean dan regional. "Membiarkan Babinsa dalam gerakan politik untuk mendukung capres tertentu adalah cacat demokrasi. Karena itulah harus dihindari," terangnya.
Hasto juga menegaskan Jokowi-JK akan mendukung sepenuhnya sikap TNI yang tidak menolerir sedikitpun upaya-upaya yang berlawanan dengan prinsip demokrasi.
"Marilah kita jadikan TNI sebagai alat pertahanan dan pembela negara yang kita banggakan. TNI harus menjadi prajurit saptamargais yang profesional, terpercaya dan memiliki ruh kerakyatan. Itulah seharusnya masa depan TNI, dan bukannya tunduk pada kepentingan politik praktis," tandas Hasto.
[rus]
