Berita

jenderal moeldoko/net

Politik

TNI NETRAL DI PILPRES

Demi Kebaikan TNI, Komisi I Seharusnya Minta Penjelasan Panglima

SABTU, 07 JUNI 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sebaiknya, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan segera memanggil Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, untuk meminta penjelasan resmi terkait rumor bintara pembina desa (Babinsa) yang mengarahkan warga dalam pilihan politik.

"Sebaiknya meminta penjelasan resmi terkait rumor yang beredar begitu deras di masyarakat tentang keterlibatan oknum Babinsa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu," terang politisi Partai Hanura, Saleh Husin, kepada wartawan, Sabtu (7/6).

Menurut Saleh, imbauannya bukan untuk memojokkan TNI. Tetapi, justru agar institusi TNI tidak terseret-seret dalam politik praktis dan demi menjaga netralitas institusi itu sendiri.


"Bagaimanapun TNI adalah milik kita semua dan sangat kita butuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI," tegas pendukung pasangan Jokowi-JK ini.

Kalau benar ada Babinsa yang mengarahkan pilihan politik warga di wilayahnya berdinas, dia sangat menyayangkan. Berarti, apa yang disampaikan oleh Presiden SBY sebagai panglima tertinggi di depan para panglima tinggi TNI-Polri beberapa waktu lalu tidak ditaati sama sekali.

"Masyarakat juga harus berperan aktif dan berani melaporkan bila dijumpai ada oknum Babinsa yang terlibat dalam politik praktis denga mengarahkan orang untuk memilih capres tertentu," harapnya. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya