. Dana kampanye Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu merupakan hasil gotong royong seluruh kepala daerah PDI Perjuangan se-Indonesia serta seluruh anggota legislatif dan struktural partai, termasuk Megawati Soekarnoputri. Karena itu klaim Hashim Djojohadikusumo telah memberi dana sebesar Rp 52 miliar untuk Jokowi-Ahok hanya pernyataan sepihak, tanpa bukti, dan hanya memperlihatkan gaya politik sebagai investasi.
"Sekiranya Hashim mengklaim telah mengeluarkan dana Rp 52 miliar, hal itu bisa menjadi bumerang. Hasyim justru telah melanggar UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang mengatur tentang pemilu kepala daerah. Karena itulah KPU Prop DKI diminta mengusut pelanggaran dana kampanye tersebut," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Selasa, 3/6).
Hasto menduga, uang yang telah dikeluarkan oleh Hasyim itu justru untuk iklan Prabowo Subianto yang menggunakan momentum Pilkada DKI untuk mengiklankan dirinya. PDI Perjuangan dan Tim Kampanye Jokowi-Ahok pun siap buka-bukaan dengan Hashim.
Di sisi lain, Hasto melanjutkan, klaim Hashim itu juga bukti bukti pragmatisme politik. Sebab dana yang dikeluarkan tidak hanya sebagai investasi, namun seolah sebagai alat kendali untuk "mengontrol" Jokowi-Ahok. Namun untung saja, Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta karena dukungan rakyat, dan bukan karena investasi modal Hasyim.
"Publik akhirnya mencatat bahwa motif sebenarnya dari Hashim di dalam aktivitas politik sama halnya dengan investasi modal yang harus kembali, dan kalau perlu dengan melakukan kendali kekuasaan pemerintahan DKI. Jika cara berpolitik ini diterapkan untuk pilpres, maka akan sangat berbahaya karena presiden terpilih harus menggembalikan modal yang ditanamkan oleh para investornya," ungkap Hasto.
Hasto menambahkan, selama ini seakan-akan jasa Prabowo dalam Pilkada DKI Jakarta begitu besar, termasuk pencalonan Jokowi. Padahal, Hasto menjadi saksi bagaimana Wakil Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, yang pertama kali menyampaikan kepada Megawati, dan mengusulkan pencalonan Jokowi. Demikian halnya dengan Andrinof chaniago.
"Kedua orang itulah yang justru lebih berperan di dalam penetapan Pak Jokowi, dibandingkan Pak Prabowo sendiri. Ibu Megawati bertindak atas keyakinan dan pada akhirnya Beliaulah yang mengambil keputusan untuk mencalonkan Pak Jokowi sebagai cagub, bukan Prabowo. Dan sekiranya Hasyim mau bernyanyi, lagunya sebaiknya dengan nada dan syair yang pas. Saya yakin Pa Ahok bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye tersebut," demikian Hasto.
[ysa]
