Berita

ilustrasi/net

Terlalu Banyak Kebencian dalam Politik Indonesia

SENIN, 02 JUNI 2014 | 11:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam definisi klasik sebagaimana disampaikan Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam bernegara. Namun sepertinya, defenisi dari sang filusuf Yunani ini jauh panggang dari api dengan konteks berpolitik di Indonesia saat ini, terutama menghadapi Pilpres 2014.

"Terlalu banyak kebencian, dibanding harapan dan cinta dalam bernegara," kata Ketua Departemen Litbang PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Arie Suyasha, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 2/6).

Karena itu, ungkap Arie, KMHDI bertanya-tanya, benarkah warga Indonesia sudah siap menggelar Pilpres. Sudahkan juga elit partai melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pertanyaan ini penting sebab hasil pemilu dan Pilpres akan menjadi cermin bagi lima tahun Indonesia ke depan, dan menjadi gambaran seberapa baik kebijakan negara di masa mendatang.


"Bagaimana negara dan semua elemen masyarakatnya peduli dalam sebuah gagasan yang dibuat, berpartisipasi dalam gagasan tersebut, bertanding secara ksatria antar gagasan, dapat tercermin dari pemilu yang diselenggarakan. Demokrasi bukan merupakan sebuah peperangan golongan, seakan suara mayoritas berubah menjadi suatu kebenaran yang berdiri diatas suara-suara perbedaan gagasan," ungkap Arie.

Karena itu, lanjut Arie, KMHDI berpesan kepada dua pasangan capres-cawapres untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan invidu. Semua capres-cawapres juga harus menghormati perbedaan agar tercipta harmonisasi dalam berdemokrasi.

"Mari berdewasa dalam bernegara, lihat gagasannya. Ini bukan tentang anda jangan sampai salah pilih? Akan tetapi ini adalah bagaimana cara anda berkomunikasi dan berpartisipasi dalam gagasan. Menerima sebuah keputusan dan menjalankannya karena negara ini milik seluruh masyarakat Indonesia," demikian Arie. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya