Berita

ilustrasi/net

Pilpres Harus Jadi Momentum Mengubah Kebijakan yang Selama Ini Neolib

RABU, 28 MEI 2014 | 00:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemilihan Presiden 2014 harus menjadi momentum untuk mengoreksi kembali berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak membela kepentingan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Selama ini kebijakan pemerintah lebih ramah dan peduli terhadap kepentingan pasar bebas, atau dengan kata lain neoliberalisme dan neokolonialisme.

"Disahkannya berbagai kebijakan pro pasar bebas selama pemerintahan paska reformasi ini membuat pemenuhan hak dasar ekonomi sosial dan budaya rakyat Indonesia semakin jauh dari kenyataan," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 28/5).

Lamen mencatat, saat ini, pengangguran terdidik terus meningkat, daya beli rakyat terus menurun akibat upah tak sebanding dengan keringat kerja yang dikeluarkan, perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat makin merajalela, perlindungan hak minoritas kian dibiarkan, sementara hak politik rakyat dijadikan barang dagangan oleh oligarki politik untuk mempertahankan kekuasaannya.


Sementara itu, sambung Lamen, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah faktanya tak lebih hanya pertumbuhan semu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Tingkat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terus terjadi dan cenderung terus meningkat kesenjangan tersebut. Inilah salah satu faktor yang mendorong subur tumbuhnya oligarki politik di satu sisi dan perusakan hak sipil politik rakyat menjadi barang dagangan," demikian Lamen. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya