Visi Misi Jokowi yang Disampaikan di Tanwir Muhammadiyah Bisa Jawab Persoalan Pendidikan

. Visi dan misi Jokowi yang terangkum dalam gagasan Revolusi Mental, khususnya di bidang pendidikan, diharapkan dapat benar-benar terlaksana. Sehingga pendidikan di Indonesia yang layak anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangk Menengah (RPJMN) dan kebijakan antar pemerintahan berjalan berkesinambungan.

Harapan ini disampaikan Ketua Satgas Perlindungan Anak, M. Ihsan, beberapa saat lalu (Sabtu, 24/5). Harapan ini disampaikan Ihsan, yang juga mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah setelah mencermati visi-misi Jokowi dalam bidang pendidikan.

Jokowi menyampaikan visi-misinya di dunia pendidikan saat hadir dan menjadi narasumber acara Tanwir Muhammadiyah di Hotel Mesra Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu pagi ini. Tanwir Muhammadiyah adalah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah di bawah Muktamar, serta dihadiri oleh semua perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia dan wakil pimpinaan organisasi otonom tingkat pusat.

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus dibenahi dari mulai SD sampai perguruan tinggi dengan konsep Revolusi Mental. bagi Jokowi, percuma Indonesia memiliki pembangunan bila ternyata sumber daya manusianya bermasalah secara mentalitas.

Strategi Jokowi dalam membenahi mental di bidang pendidikan ini, adalah dengan merumuskan agar pendidikan di tingkat SD terdiri dari 80 persen untuk pendidikan mental, budi pekerti dan karakter, serta 20 persen untuk pendidikan umum. Untuk tingkat SMP, 60 persen pendidikan mental, budi pekerti dan karakter, sementara 40 persen untuk pendidikan umum. Di tingkat SMA, ketika mental baik sudah terbangun sejak dini, maka baru 20 persen pendidikan mental, budi pekerti dan karakter, dan 80 persen pendidikan umum.

Menurut Ihsan, visi dan misi Jokowi di bidang mendidikan ini dapat menjawab persoalan kekerasan seksual dan kriminalitas yang terjadi pada anak-anak Indonesia yang sudah berada pada situasi yang darurat dan memprihatinkan. Apalagi Jokowi melihat bahwa respon terhadap kasus adalah respon jangka pendek, sementara Indonesia  harus menyiapkan program jangka panjang yang dapat mencegah dan meminimalisir serta menekan angka kekerasan terhadap anak atau anak sebagai pelaku.

"Semoga visi misi ini dapat terlaksana untuk menjadikan Indonesia yang layak anak," demikian Ihsan. [ysa]