Berita

ilustrasi/net

Indonesia Saat Ini Butuh Presiden Jujur yang Bisa Memperkuat Demokrasi

JUMAT, 23 MEI 2014 | 16:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Masa transisi demokrasi setelah Reformasi 1998 sudah cukup berjalan dengan baik. Karena itu, ke depan, Indonesia membutuhkan sosok yang bisa dipercaya rakyat untuk semakin memperkuat konsolidasi demokrasi, dan bukan semata menonjolkan kewibawaan.

"Yakni yang memberikan bukti demokrasi substansial dalam bentuk kesejahteraan merata. Bukan hanya janji dan harus bisa direalisasikan," kata staf pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).

Di masa transisi, Indonesia memang membutuhkan sosok pemimpin yang berwibawa yang perlu. Namun bila ketika masa itu sudah berlalu, bandul demokrasi malah akan mandeg dan stagnan bila dipimpin oleh sosok yang menonjolkan kewibaan.


Menurutnya, pemerintahan efektif itu terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi. Sehingga sosok pemimpin yang bisa menjalankannya adalah yang memiliki karakter jujur dan bisa dipercaya.

"Yang jelas pemerintahan efektif dan kuat itu tak berarti harus otoriter. Tapi dipimpin yang bisa memobilisasi dukungan bangsa ke tiga hal itu," jelasnya.

Sebelumnya, lembaga Indikator Politik Indonesia telah membuat survei mengenai elektabilitas capres pada 20-26 April 2014. Dalam survei itu, ditemukan untuk kriteria jujur, bisa dipercaya dan amanah, 44 persen responden memilih Jokowi dan 30 persen Prabowo. Jokowi juga unggul sebagai capres dengan kriteria perhatian pada rakyat yaitu 55 persen dan Prabowo 23 persen. Begitu pula kriteria mampu memimpin, Jokowi dipilih 48 persen responden dan Prabowo 28 persen.

Prabowo lebih unggul dengan 51 persen dan Jokowi 29 persen saat ditanya mengenai ketegasan capres. Hal serupa juga terjadi pada kriteria berwibawa Prabowo meraih 52 persen dan Jokowi 37 persen. Untuk kriteria pintar Jokowi mendapat 71 persen dan Prabowo 14 persen. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya