ilustrasi/net
ilustrasi/net
"Jika kestabilan dan jiwa dan emosi calon presiden tidak diketahui sejak awal. Apakah KPU dan tim dokter RSPAD akan bertanggungjawab jika presiden yang terpilih kelak berperilaku psikopat, megalomania, haus darah ataupun schizofrenia? Ini menyangkut kewenangan atas penggunaan angkatan bersenjata dalam melindungi rakyat dan hak-hak sipil," kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Habcy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).
Menurut Fahmi, publik dan rakyat tidak bisa mengandalkan hanya sekedar pada visi misi dan intelektual calon presiden. Rakyat juga butuh gambaran utuh soal emotional inteligence-nya. Dan ini adalah hak rakyat untuk mengetahui informasi itu karena tes tersebut dibayar oleh pajak rakyat.
Populer
Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31
Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50
Senin, 27 April 2026 | 03:59
Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16
Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51
Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06
Senin, 27 April 2026 | 14:16
UPDATE
Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17
Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12
Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13
Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13
Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46
Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15