Berita

prabowo-sda/net

Status Tersangka SDA Bikin Elektabilitas Prabowo Turun

JUMAT, 23 MEI 2014 | 08:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat merugikan koalisi Prabowo-Hatta Rajasa. Persepsi publik tentu akan semakin negatif melihat keberadaan baangunan koalisi Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB dab Golkar.

Dengan kasus ini, kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, bangunan koalisi Prabowo-Hatta akan semakin goyah. Belum lagi nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang sering disebut oleh tersangka Direktur PT Massaro Anggoro dan saksi-saksi di persidangan tindak pidana korupsi Jakarta karena suap saat Kaban menjadi menteri kehutanan. PPP senderi sebelum kasus SDA juga sempat heboh dengan penangkapan Bupati Bogor yang Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin.

"Elektabilitas Prabowo-Hatta jelas akan turun karena masyarakat kita sangat sensitif dengan persoalan korupsi. Ingat, yang disangkakan KPK kepada SDA adalah dana haji dan ummat Islam di tanah air jelas merasakan ketidakberesan pelaksanaan haji selama ini," kata Ari Junaedi yang juga pengajar program pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).


Prabowo, katanya, harus mengambil tindakan tegas terhadap SDA karena statusnya merongrong koalisi yang susah payah dibangunnya. Belum lagi kasus MS Kaban yang menjadi iklan gratis merugikan bagi koalisi Prabowo-Hatta Rajasa.

"Jangan sampai publik melihat isi koalisi Prabowo-Hatta disesaki dengan persoalan korupsi, perusak lingkungan untuk merujuk kepada kasus lampur Lapindo di Sidoarjo milik Ical serta belum tuntasnya tuduhan pelanggar HAM bagi Prabowo," kata Ari.

Bagi pengajar komunikasi politik di sejumlah S2 perguruan tinggi di tanah air ini, kasus SDA dengan keberadaan PPP di koalisi Prabowo-Hatta menjadi refleksi buruk terhadap image parpol. Parpol-parpol sangat sarat dengan wajah koruptif, penuh transaksi jabatan serta menumpulkan nurani.

"Tidak salah jika Anies Baswedan lebih memilih hatu nuraninya dengan bergabung ke Joko Widodo, yang dinilainya sosok bersih," demikian Ari. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya