Berita

SBY/net

Mungkinkah SBY Keluarkan Perppu Agar Demokrat Bisa Usung Capres Sendiri

SABTU, 17 MEI 2014 | 09:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketua Umum Demokrat, SBY, belum berhasil membentuk poros baru. Tawaran kepada Golkar agar mengusung Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan cawapres dari Demokrat belum juga menemukan titik temu.

Golkar sendiri, melalui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Di saat yang sama, hampir bisa dipastikan, Partai Hanura, yang sebelumnya disebut-sebut akan bergabung dalam poros baru, akhirnya akan merapat ke Jokowi.

Di tengah situasi seperti ini, kabarnya, SBY, yang juga Presiden RI itu, sedang menyusun rencana dan strategi lain. Strategi ini dibuat untuk menyelamatkan Demokrat dari kesendirian, dan juga dibikin agar Demokrat bisa mengusung capres sendiri.


Strateginya, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini dikeluarkan untuk membatalkan UU Pemilu yang memuat aturan tentang presidential threshold (PT). Dengan cara ini, maka semua partai bisa mengajukan capres masing-masing.

Dasar Perppu ini adalah putusan MK yang membatalkan PT. Putusan MK ini, yang sejatinya akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, akan ditarik menjadi pijakan SBY untuk dilaksanakan pada Pemilu 2014. Apalagi, sebagaimana disampaikan beberapa pakar tatanegara, putusan MK ini aneh dan ganjil bila mengatakan PT itu inkonstitusional tapi tetap dilakukan pada Pilpres kali ini.

Dengan strategi ini, Demokrat bisa mengajukan capres sendiri. Dan semua partai pun diharapkan banyak yang setuju sebab koalisi saat ini terbangun dengan poros-poros yang ada saat ini sangat kaku dan ibarat kawin paksa.

Namun dikabarkan juga, SBY masih berpikir apakah melanjutkan rencana ini atau tidak. Sebab bila gagal, tentu saja nama SBY akan semakin buruk dan dicap sangat haus kekuasaan. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya