Berita

mahathir mohamad/net

Politik

Mahathir: Orang yang Tidak Terima Kekalahan Menghilangkan Makna Demokrasi

RABU, 14 MEI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Meski saat ini begitu populer, sistem pemerintahan demokrasi ternyata tidak sehebat apa yang dibayangkan.

Dikatakan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, bila suatu negara memiliki terlalu banyak partai politik maka rakyat akan menjadi terpecah-belah. Sehingga, tidak ada satupun partai yang dapat mendirikan pemerintahan kuat.

Mahathir menyatakan itu dalam konferensi pers usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).


Karena itu, kata Mahathir yang pernah 22 tahun menjabat PM, jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak. Dan, sebuah partai dapat dikatakan menang pemilu dan boleh mendirikan pemerintahan jika memperoleh suara 50 +1.

Sebaliknya bagi yang kalah, mereka harus menerima kekalahan dan menunggu pemilu yang akan datang untuk kembali bertarung.

Sayangnya, penerapan sistem demokrasi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahan.

"Kalau kalah, mereka menuduh bahwa ada kecurangan, ada penipuan, dan sebagainya. Mereka menggunakan kebebasan demokrasi untuk menjatuhkan lawan. Dengan itu, demokrasi sudah hilang maknanya," ujarnya.

"Jadi, sekarang ini, yang kalah akan membuat unjuk rasa besar-besaran. Ini berarti kita tidak begitu paham mengenai sistem demokrasi. Kalau kalah, kita harus terima kalah," tegasnya. [ald]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya