Berita

mahathir mohamad/net

Politik

Mahathir: Orang yang Tidak Terima Kekalahan Menghilangkan Makna Demokrasi

RABU, 14 MEI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Meski saat ini begitu populer, sistem pemerintahan demokrasi ternyata tidak sehebat apa yang dibayangkan.

Dikatakan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, bila suatu negara memiliki terlalu banyak partai politik maka rakyat akan menjadi terpecah-belah. Sehingga, tidak ada satupun partai yang dapat mendirikan pemerintahan kuat.

Mahathir menyatakan itu dalam konferensi pers usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).


Karena itu, kata Mahathir yang pernah 22 tahun menjabat PM, jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak. Dan, sebuah partai dapat dikatakan menang pemilu dan boleh mendirikan pemerintahan jika memperoleh suara 50 +1.

Sebaliknya bagi yang kalah, mereka harus menerima kekalahan dan menunggu pemilu yang akan datang untuk kembali bertarung.

Sayangnya, penerapan sistem demokrasi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahan.

"Kalau kalah, mereka menuduh bahwa ada kecurangan, ada penipuan, dan sebagainya. Mereka menggunakan kebebasan demokrasi untuk menjatuhkan lawan. Dengan itu, demokrasi sudah hilang maknanya," ujarnya.

"Jadi, sekarang ini, yang kalah akan membuat unjuk rasa besar-besaran. Ini berarti kita tidak begitu paham mengenai sistem demokrasi. Kalau kalah, kita harus terima kalah," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya