Berita

mahathir mohamad/net

Politik

Mahathir: Orang yang Tidak Terima Kekalahan Menghilangkan Makna Demokrasi

RABU, 14 MEI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Meski saat ini begitu populer, sistem pemerintahan demokrasi ternyata tidak sehebat apa yang dibayangkan.

Dikatakan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, bila suatu negara memiliki terlalu banyak partai politik maka rakyat akan menjadi terpecah-belah. Sehingga, tidak ada satupun partai yang dapat mendirikan pemerintahan kuat.

Mahathir menyatakan itu dalam konferensi pers usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).


Karena itu, kata Mahathir yang pernah 22 tahun menjabat PM, jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak. Dan, sebuah partai dapat dikatakan menang pemilu dan boleh mendirikan pemerintahan jika memperoleh suara 50 +1.

Sebaliknya bagi yang kalah, mereka harus menerima kekalahan dan menunggu pemilu yang akan datang untuk kembali bertarung.

Sayangnya, penerapan sistem demokrasi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahan.

"Kalau kalah, mereka menuduh bahwa ada kecurangan, ada penipuan, dan sebagainya. Mereka menggunakan kebebasan demokrasi untuk menjatuhkan lawan. Dengan itu, demokrasi sudah hilang maknanya," ujarnya.

"Jadi, sekarang ini, yang kalah akan membuat unjuk rasa besar-besaran. Ini berarti kita tidak begitu paham mengenai sistem demokrasi. Kalau kalah, kita harus terima kalah," tegasnya. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya