Berita

mahathir mohamad/net

Politik

Mahathir: Orang yang Tidak Terima Kekalahan Menghilangkan Makna Demokrasi

RABU, 14 MEI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Meski saat ini begitu populer, sistem pemerintahan demokrasi ternyata tidak sehebat apa yang dibayangkan.

Dikatakan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, bila suatu negara memiliki terlalu banyak partai politik maka rakyat akan menjadi terpecah-belah. Sehingga, tidak ada satupun partai yang dapat mendirikan pemerintahan kuat.

Mahathir menyatakan itu dalam konferensi pers usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).


Karena itu, kata Mahathir yang pernah 22 tahun menjabat PM, jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak. Dan, sebuah partai dapat dikatakan menang pemilu dan boleh mendirikan pemerintahan jika memperoleh suara 50 +1.

Sebaliknya bagi yang kalah, mereka harus menerima kekalahan dan menunggu pemilu yang akan datang untuk kembali bertarung.

Sayangnya, penerapan sistem demokrasi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahan.

"Kalau kalah, mereka menuduh bahwa ada kecurangan, ada penipuan, dan sebagainya. Mereka menggunakan kebebasan demokrasi untuk menjatuhkan lawan. Dengan itu, demokrasi sudah hilang maknanya," ujarnya.

"Jadi, sekarang ini, yang kalah akan membuat unjuk rasa besar-besaran. Ini berarti kita tidak begitu paham mengenai sistem demokrasi. Kalau kalah, kita harus terima kalah," tegasnya. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya