Berita

masinton pasaribu/net

Politik

Masinton: Desmond Melecehkan Nilai Perjuangan dan Independensi Aktivis

JUMAT, 09 MEI 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para mantan aktivis mahasiswa yang kini bernaung di berbagai partai politik ikut larut dalam pertarungan politik jelang Pilpres.

Kejadian terakhir, politisi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang menuding sebagian aktivis 98 telah diperalat oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Desmond dan Masinton sama-sama pernah bergelut di dunia aktivis yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998.

Menurut Desmond, dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung kemarin, para aktivis ditunggangi kepentingan politik PDI Perjuangan (partai di mana Masinton bergiat) untuk menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Masinton membantah pernyataan itu.


"Tuduhan politisi Gerindra sangat jelas melecehkan dan merendahkan nilai-nilai perjuangan dan independensi politik aktivis pergerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil," ujar Masinton, yang juga Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), lewat pesan elektronik, Jumat (9/5).

Menurutnya, tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa Orba maupun setelahnya, bukan isu baru.

"Setiap saat kawan-kawan aktivis menyuarakan tuntutan pengadilan terhadap Prabowo dan jenderal lainnya yang terlibat dalam berbagai kasus Pelanggaran HAM berat," kata caleg PDIP yang sudah dipastikan lolos masuk DPR RI itu .

Tuntutan itu biasanya semakin marak dalam momentum di bulan Mei (Tragedi Trisakti dan Kerusuhan 13-15 Mei 98), bulan November dan September (Tragedi Semanggi I-II), Aksi Kamisan (setiap Kamis di depan Istana Negara), maupun dalam berbagai forum diskusi politik.

"Perlu saya tegaskan bahwa tidak satu kekuatan politikpun yang bisa mendikte atau memperalat kaum pergerakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Desakan Pengadilan HAM untuk Prabowo dan jenderal-jenderal lain adalah keharusan sejarah," tambah Masinton.

"Prabowo adalah bagian dari permasalahan masa lalu yang harus diakhiri. Ini agar Indonesia bergerak maju tanpa tersandera pemimpin yang punya rekam jejak buruk di masa lalu," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya