Berita

masinton pasaribu/net

Politik

Masinton: Desmond Melecehkan Nilai Perjuangan dan Independensi Aktivis

JUMAT, 09 MEI 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para mantan aktivis mahasiswa yang kini bernaung di berbagai partai politik ikut larut dalam pertarungan politik jelang Pilpres.

Kejadian terakhir, politisi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang menuding sebagian aktivis 98 telah diperalat oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Desmond dan Masinton sama-sama pernah bergelut di dunia aktivis yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998.

Menurut Desmond, dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung kemarin, para aktivis ditunggangi kepentingan politik PDI Perjuangan (partai di mana Masinton bergiat) untuk menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Masinton membantah pernyataan itu.


"Tuduhan politisi Gerindra sangat jelas melecehkan dan merendahkan nilai-nilai perjuangan dan independensi politik aktivis pergerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil," ujar Masinton, yang juga Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), lewat pesan elektronik, Jumat (9/5).

Menurutnya, tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa Orba maupun setelahnya, bukan isu baru.

"Setiap saat kawan-kawan aktivis menyuarakan tuntutan pengadilan terhadap Prabowo dan jenderal lainnya yang terlibat dalam berbagai kasus Pelanggaran HAM berat," kata caleg PDIP yang sudah dipastikan lolos masuk DPR RI itu .

Tuntutan itu biasanya semakin marak dalam momentum di bulan Mei (Tragedi Trisakti dan Kerusuhan 13-15 Mei 98), bulan November dan September (Tragedi Semanggi I-II), Aksi Kamisan (setiap Kamis di depan Istana Negara), maupun dalam berbagai forum diskusi politik.

"Perlu saya tegaskan bahwa tidak satu kekuatan politikpun yang bisa mendikte atau memperalat kaum pergerakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Desakan Pengadilan HAM untuk Prabowo dan jenderal-jenderal lain adalah keharusan sejarah," tambah Masinton.

"Prabowo adalah bagian dari permasalahan masa lalu yang harus diakhiri. Ini agar Indonesia bergerak maju tanpa tersandera pemimpin yang punya rekam jejak buruk di masa lalu," tandasnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya