Berita

Berduet dengan JK, Jokowi Sulit Wujudkan Trisakti Bung Karno

MINGGU, 04 MEI 2014 | 19:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo dinasihati mantan Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif agar menjalankan ajaran Trisakti Bung Karno bila nanti terpilih. Konsep Trisakti yang dimaksud yaitu, berkedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengamat politik dari Universitas Prof DR Moestopo (Beragama) Jakarta, Lukman Hakim, mengatakan nasihat Buya Syafii itu juga merupakan gambaran kriteria cawapres Jokowi.

"Petuah dari Buya (Bapak) Syafii jangan diartikan sempit. Maksud dari pernyataannya itu juga ditujukan agar Jokowi memilih Cawapres yang bisa sejalan dengan dirinya menjalankan Konsep Trisakti Bung Karno," kata Lukman Hakim di Jakarta (Minggu, 4/5).


Menurutnya, jika Jokowi dan PDI Perjuangan memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres, maka untuk menjalankan konsep Trisakti Bung Karno tidak mungkin terealisasi.

"JK bagian dari sistem kapitalis yang pro dengan sistem ekonomi pasar bebas. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Siapa yang pantas jadi cawapresnya Jokowi? Menurut Lukman masih banyak figur yang layak.

"Selain JK, ada beberapa nama yang muncul sebagai kandidat cawapresnya Jokowi. Saya rasa, mereka lebih cocok dan pro ekonomi kerakyatan," pungkasnya.

Nasihat agar Jokowi menjalankan Trisakti Bung Karno disampaikan Buya Syafii saat Gubernur DKI itu berkunjung ke kediamannya di Yogyakarta kemarin. Kepada Jokowi, Buya Syafii juga menjelaskan banyak hal mengenai permasalahan bangsa dan cara mengatasinya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya