Berita

Politik

PILPRES 2014

PDIP Menjilat Ludah Sendiri Bila Usung Jokowi-Sri Mulyani

JUMAT, 02 MEI 2014 | 16:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan menjilat ludah sendiri bila memilih mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pendamping Jokowi di Pilpres nanti. Kabar gerakan menduetkan Jokowi dengan Sri Mulyani kian mengemuka jelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres dilakukan pertengahan bulan ini.

"Sri Mulyani satu dari beberapa nama yang telah memaksa perekonomian kita menjadi liberal. Ini tentu sangat bertentangan dengan cita-cita PDIP yang anti neolib. Kalau akhirnya Jokowi diduetkan dengan Sri Mulyani, bisa dibilang PDIP menjilat ludah sendiri,"  kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Agus Priyanto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Jumat, 2/5).

Selain itu, katanya, PDIP selama ini mendengung-dengungkan hadirnya pemimpin bersih sementara Sri Mulyani sosok yang sebaliknya. Sri Mulyani salah satunya terseret kasus bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun. Sri Mulyani merupakan orang paling bertanggungjawab karena persoalan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik seperti yang sedang disidik KPK dikeluarkan oleh KSSK yang dipimpin oleh Sri Mulyani.


"Harusnya pilpres 2014 menjadi kesempatan bagi PDIP untuk membersihkan atau membalas citra buruk karena telah menjalankan kebijakan neolib selama Megawati menjadi presiden dulu," imbuh dia.

Lebih lanjut dikatakan dia, jika PDIP jadi menduetkan Jokowi dengan Sri Mulyani, maka PDIP telah mencederai harapan rakyat bagi munculnya figur alternatif. Figur alternatif yang diharapkan tentu adalah figur pro perubahan yang bisa mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno, seperti yang banyak dikampanyekan elit PDIP.  Trisakti Bung Karno adalah berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya.

"Sangat disayangkan bila Jokowi diduetkan dengan Sri Mulyani," demikian Agus.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya