Berita

Politik

PILPRES 2014

PDIP Menjilat Ludah Sendiri Bila Usung Jokowi-Sri Mulyani

JUMAT, 02 MEI 2014 | 16:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan menjilat ludah sendiri bila memilih mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pendamping Jokowi di Pilpres nanti. Kabar gerakan menduetkan Jokowi dengan Sri Mulyani kian mengemuka jelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres dilakukan pertengahan bulan ini.

"Sri Mulyani satu dari beberapa nama yang telah memaksa perekonomian kita menjadi liberal. Ini tentu sangat bertentangan dengan cita-cita PDIP yang anti neolib. Kalau akhirnya Jokowi diduetkan dengan Sri Mulyani, bisa dibilang PDIP menjilat ludah sendiri,"  kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Agus Priyanto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Jumat, 2/5).

Selain itu, katanya, PDIP selama ini mendengung-dengungkan hadirnya pemimpin bersih sementara Sri Mulyani sosok yang sebaliknya. Sri Mulyani salah satunya terseret kasus bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun. Sri Mulyani merupakan orang paling bertanggungjawab karena persoalan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik seperti yang sedang disidik KPK dikeluarkan oleh KSSK yang dipimpin oleh Sri Mulyani.


"Harusnya pilpres 2014 menjadi kesempatan bagi PDIP untuk membersihkan atau membalas citra buruk karena telah menjalankan kebijakan neolib selama Megawati menjadi presiden dulu," imbuh dia.

Lebih lanjut dikatakan dia, jika PDIP jadi menduetkan Jokowi dengan Sri Mulyani, maka PDIP telah mencederai harapan rakyat bagi munculnya figur alternatif. Figur alternatif yang diharapkan tentu adalah figur pro perubahan yang bisa mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno, seperti yang banyak dikampanyekan elit PDIP.  Trisakti Bung Karno adalah berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya.

"Sangat disayangkan bila Jokowi diduetkan dengan Sri Mulyani," demikian Agus.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya