Jokowi Akui Program KJP Butuh Dievaluasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bila pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih butuh evaluasi.

Pertama dari segi penerima, ia mencermati banyak yang tidak berhak untuk diberikan KJP. Kemudian ada pungutan liar.

"Masih satu, dua tiga yang belum tetap (domisili penerima KJP). Kedua, masih ada pemotongan juga tidak semua tapi perlu diperbaiki. Nanti itu yang jadi bahan koreksi kita," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Jokowi kembali menekankan, keberadaan KJP untuk menanggulangi beban biaya kebutuhan pendidikan siswa tidak mampu. Biaya kebutuhan itu meliputi seragam, sepatu, biaya transportasi siswa, buku dan lain sebagainya.

Sekolah gratis saja, menurut Jokowi, tidak akan cukup mengurangi angka putus sekolah di Jakarta.

"Kalau KJP itu kita buat untuk memperluas akses pelayanan pendidikan. Nggak cuma biaya SPP tapi seragam, sepatu, buku, itu yg kita cover dari KJP, tapi memang hal di lapangan ada yang harus tetap kita perbaiki," katanya.[wid]