Berita

Politik

PILPRES 2014

Blunder, Jokowi Akui Dirinya Bukan Pemimpin Pro Rakyat!

RABU, 30 APRIL 2014 | 20:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi yang ingin mencabut subsidi BBM bisa menjadi blunder bagi Calon Presiden dari PDI Perjuangan itu.

Begitu dikatakan pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Rabu, 30/4).

"Jokowi melukai rakyat Indonesia. Pernyataan itu menguatkan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang pro rakyat seperti yang dituduhkan lawan-lawan politiknya," papar dia.


Sgy, demikian Sugiyanto disapa, tak menyangka Jokowi bisa dengan sekonyong-konyong menyatakan dirinya anti subsidi BBM. Mencabut subsidi BBM akan membuat harga BBM naik yang tentu saja berpotensi terjadinya efek domino pada harga-harga kebutuhan pokok dan jasa transportasi, sehingga akan memberatkan rakyat dalam menjalani aktivitas hidupnya.

Semestinya, menurut dia, Jokowi mempersoalkan mafia migas yang selama ini membuat kebocoran besar baik dalam produksi maupun distribusi BBM seperti yang disebut banyak pakar perminyakan. Atau mengenai perlunya mencari dan membuka eksplorasi sumber-sumber ladang minyak baru.

"Mestinya Jokowi juga mempersoalkan subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Kalau sekonyong-konyong bilang akan mencabut subsidi, anak SD juga bisa ngomong seperti itu," tekan dia.

Sgy mengatakan pernyataan Jokowi itu sangat fatal sehingga tidak aneh akan digunakan oleh para capres lain sebagai bahan serangan.

"Bukan hanya menjadi alat serangan para pesaingnya di pilpres, pernyataan itu juga akan menjadi serangan buat masyarakat terhadap Jokowi," demikian Sgy

Sebelumnya Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara.

"Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi di Jakarta (Rabu, 30/4).

Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial. Meski demikian, katanya, subsidi tidak bisa dihapus seketika.[dem]


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya