Berita

Politik

PILPRES 2014

Blunder, Jokowi Akui Dirinya Bukan Pemimpin Pro Rakyat!

RABU, 30 APRIL 2014 | 20:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi yang ingin mencabut subsidi BBM bisa menjadi blunder bagi Calon Presiden dari PDI Perjuangan itu.

Begitu dikatakan pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Rabu, 30/4).

"Jokowi melukai rakyat Indonesia. Pernyataan itu menguatkan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang pro rakyat seperti yang dituduhkan lawan-lawan politiknya," papar dia.


Sgy, demikian Sugiyanto disapa, tak menyangka Jokowi bisa dengan sekonyong-konyong menyatakan dirinya anti subsidi BBM. Mencabut subsidi BBM akan membuat harga BBM naik yang tentu saja berpotensi terjadinya efek domino pada harga-harga kebutuhan pokok dan jasa transportasi, sehingga akan memberatkan rakyat dalam menjalani aktivitas hidupnya.

Semestinya, menurut dia, Jokowi mempersoalkan mafia migas yang selama ini membuat kebocoran besar baik dalam produksi maupun distribusi BBM seperti yang disebut banyak pakar perminyakan. Atau mengenai perlunya mencari dan membuka eksplorasi sumber-sumber ladang minyak baru.

"Mestinya Jokowi juga mempersoalkan subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Kalau sekonyong-konyong bilang akan mencabut subsidi, anak SD juga bisa ngomong seperti itu," tekan dia.

Sgy mengatakan pernyataan Jokowi itu sangat fatal sehingga tidak aneh akan digunakan oleh para capres lain sebagai bahan serangan.

"Bukan hanya menjadi alat serangan para pesaingnya di pilpres, pernyataan itu juga akan menjadi serangan buat masyarakat terhadap Jokowi," demikian Sgy

Sebelumnya Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara.

"Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi di Jakarta (Rabu, 30/4).

Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial. Meski demikian, katanya, subsidi tidak bisa dihapus seketika.[dem]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya