Berita

Politik

PILPRES 2014

Blunder, Jokowi Akui Dirinya Bukan Pemimpin Pro Rakyat!

RABU, 30 APRIL 2014 | 20:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi yang ingin mencabut subsidi BBM bisa menjadi blunder bagi Calon Presiden dari PDI Perjuangan itu.

Begitu dikatakan pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Rabu, 30/4).

"Jokowi melukai rakyat Indonesia. Pernyataan itu menguatkan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang pro rakyat seperti yang dituduhkan lawan-lawan politiknya," papar dia.


Sgy, demikian Sugiyanto disapa, tak menyangka Jokowi bisa dengan sekonyong-konyong menyatakan dirinya anti subsidi BBM. Mencabut subsidi BBM akan membuat harga BBM naik yang tentu saja berpotensi terjadinya efek domino pada harga-harga kebutuhan pokok dan jasa transportasi, sehingga akan memberatkan rakyat dalam menjalani aktivitas hidupnya.

Semestinya, menurut dia, Jokowi mempersoalkan mafia migas yang selama ini membuat kebocoran besar baik dalam produksi maupun distribusi BBM seperti yang disebut banyak pakar perminyakan. Atau mengenai perlunya mencari dan membuka eksplorasi sumber-sumber ladang minyak baru.

"Mestinya Jokowi juga mempersoalkan subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Kalau sekonyong-konyong bilang akan mencabut subsidi, anak SD juga bisa ngomong seperti itu," tekan dia.

Sgy mengatakan pernyataan Jokowi itu sangat fatal sehingga tidak aneh akan digunakan oleh para capres lain sebagai bahan serangan.

"Bukan hanya menjadi alat serangan para pesaingnya di pilpres, pernyataan itu juga akan menjadi serangan buat masyarakat terhadap Jokowi," demikian Sgy

Sebelumnya Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara.

"Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi di Jakarta (Rabu, 30/4).

Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial. Meski demikian, katanya, subsidi tidak bisa dihapus seketika.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya