Pemerintah Indonesia diminta memanfaatkan pertemuan Open Government Partnership (OGP) untuk kepentingan nasional, salah satunya pemberantasan korupsi. Untuk diketahui, pemerintah akan menyelenggarakan OGP Regional Meeting di Bali, 4-7 Mei mendatang. Event tersebut rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengatasi defisit informasi dan untuk percepatan pemberantasan korupsi," ujar Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, di Jakarta (Rabu, 30/4).
OGP, lanjut Faisol, merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel. Tata pemerintahan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Lebih lanjut, untuk mendorong secara lebih konkrit percepatan pencapaian upaya pembentukan pemerintahan terbuka dan transparan, Faisol menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu mengimbangi komitmen tata pemerintahan terbuka, dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Ilham Saenong, Direktur Program Transparency International Indonesia, menambahkan, inisiatif OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
"Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait akses informasi publik, pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. OGP dapat menjadi momentum pemerintah untuk mengakselerasi pemecahan berbagai problem tersebut," ujar Ilham.
Di samping itu, implementasi berbagai aturan mengenai keterbukaan informasi tampak berjalan sangat lambat. Hamong Santono dari International NGO forum Indonesian Development (INFID) menyoroti pentingnya posisi Indonesia di hadapan berbagai negara anggota OGP.
"Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai chairman inisiatif yang beranggotakan 60-an negara ini untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global," papar Hamong.
[dem]
