Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah menasionalisasi PT Freeport Indonesia sebagai bagian melaksanakan amanat Konstitusi.
"Pemerintah Indonesia harus tagas melaksanakan Pasal 33 UUD 45, dimana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai Negara," kata Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Senin, 28/4).
Menurut dia, Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia ditandatangani oleh pemerintah Orde Baru untuk kepentingan merubah ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri menjadi ekonomi yang kapitalistik, yaitu ekonomi yang dikontrol oleh segelintir orang. Syahrudin pun membeberkan sejumlah ketimpangan yang dilahirkan oleh PT. Freeport Indonesia sejak perusahaan tambang asal AS itu menerima Kontrak Karya dari Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.
Pertama, pada tahun 1991 tercatat penguasaan lahan oleh PT. Freeport Indonesia adalah 2,6 juta hektar. Setelah empat kali penciutan, kini luas wilayah PT. Freeport Indonesia masih menguasai lahan sebesar 212.950 hektar.
"Ini bukti ketimpangan Agraria di Indonesia, dimana alat-alat produksi berupa tanah berada dalam kontrol segelintir orang," tegasnya.
Ketimpangan kedua yang menegaskan perlunya dilakukan nasionalisasi, PT. Freeport Indonesia hingga kini menguasai saham sebesar 90,64% sedangkan saham Pemerintah Indonesia hanya 9,36%. Parahnya, dengan jumlah saham 9,3% pemerintah Indonesia tidak mendapatkan deviden alias tidak mendapatkan apa-apa dari investasi ini.
Ketiga, pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah mencapai 6 miliar ton. Kebanyakan dari limbah dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang PT. Freeport dan kini tidak bisa lagi dihidupi oleh mahluk hidup. Syahrudin menyatakan data ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Parametrix tahun 2002.
Keempat, keuntungan PT. Freeport Indonesia perhari bisa diketahui dengan laporan
BBC, bahwa kerugian PT. Freeport akibat mogok buruh mencapai 19 juta dolar AS atau sekitar Rp 114 miliar perhari.
"Ini artinya "kerugian" yang disampaikan akibat mogok buruh adalah keuntungan perhari yang diterima PT Freeport," demikian Syahrudin.
[dem]
