Berita

Pemprov Sumut

Nusantara

HMI Desak KPK Potret Penggunaan APBD Sumut

SENIN, 28 APRIL 2014 | 16:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemprov Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho dinilai lemah dalam mengelolah APBD Sumut.

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Anggia Ramadhan mengatakan saat ini masih  banyak persoalan yang terjadi dalam APBD Sumut.

"Kita lihat saja, Gatot dari mulai Plt sampai dengan menjadi Gubernur Sumut berakibat pada stagnannya pembangunan Sumut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya keberadaan Gubernur tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pembangunan Sumut. Yang kita ketahui APBD bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Anggia Ramadhan seperti dilansir dari Medanbagus.com, Senin (28/4).


Ia menjelaskan, saat ini masih rendah belanja modal Pemprov Sumut pada APBD tahun 2013, hanya sekitar 10,3 persen. "Dengan total tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara berada di urutan terkahir dari 10 Provinsi Se-Sumatera lainnya. Terlebih lagi kalah dari Provinsi Bangka Belitung yang Belanja Modalnya pada APBD tahun 2013 sebesar 25,3  persen, padahal Bangka Belitung merupakan Provinsi baru di Sumatera," katanya.

Tak hanya itu, Anggia Ramadhan mengungkapkan, adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja langsung sekitar 30,2 persen dan belanja tidak langsung sekitar 69,8  persen. Artinya APBD Sumut banyak dianggarkan bukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

"Tingginya belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa pada APBD tahun 2013 sekitar 31,90 persen. Dengan total tersebut, maka Pemprov Sumut berada di urutan pertama dari 10 Provinsi se-Sumatera lainnya. Bantuan dana keuangan daerah (BDB) Sumut pada tahun 2013 sekitar 2,846 triliun. Hal ini tentunya kita ketahui, kebijakan dalam BDB tersebut kental dengan nuansa politis," ujarnya.

Ia juga mengaku, Pemprov Sumut tidak menjalankan Peraturan dan Undang-Undang dalam pelaksanaan APBD, yaitu prinsip transparansi, efisiensi, keadilan dan kepatutan.

"HMI Sumut meminta instansi terkait termasuk KPK untuk segera melakukan audit investigasi anggaran Pemprov Sumut. Khusus untuk defisit anggaran 3,1 triliun pada tahun anggaran 2013 dan BDB 2,8 triliun dalam anggaran 2013," tandas Anggia Ramadhan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya