Sikap kalangan internal PDI Perjuangan mengenai sosok Jusuf Kalla masih belum bulat dan secara umum terbelah dalam dua faksi besar.
Pertama, faksi yang dengan begitu bersemangat menginginkan Jusuf Kalla menjadi pendamping Joko Widodo.
Kedua, faksi yang dengan tegas menolak kehadiran mantan Ketua Umum Partai Golkar yang pada periode 20014-2009 menduduki jabatan wakil presiden mendampingi SBY. Faksi ini tak mau ada lawan yang dengan mudah memasuki rumah ideologi partai banteng. Mereka memiliki catatan mengenai track record JK yang menurut mereka tidak bagus-bagus amat selama berkuasa baik di Golkar maupun di pemerintahan.
Perpecahan atau setidaknya perbedaan pendapat di kalangan petinggi dan lingkaran satu Megawati Soekarnoputri ini akhirnya muncul ke permukaan menjadi semacam pertempuran pernyataan. Bila dibiarkan, ini jelas merugikan soliditas partai. Membuat lawan dengan mudah membaca arah gerakan PDIP.
Dari pantauan di lapangan, di dalam faksi yang mendukung dan menginginkan kehadiran JK di samping Joko Widodo ada dua anasir yang punya cara pandang dan kalkulasi politik berbeda.
Pertama anasir yang tidak ideologis, yang memandang jabatan wakil presiden yang diduduki JK adalah pintu masuk untuk benar-benar berkuasa di Indonesia dalam arti yang sebenarnya baik secara politik maupun ekonomi.
Anasir ini ingin mengulangi keberhasilan menguasai lapangan ekonomi pada pemerintahan SBY-JK yang lalu. Bagi mereka JK hanya sebatas
tool untuk memperbesar jaringan bisnis.
Anasir kedua adalah kalangan elit PDIP yang secara teknis melihat JK sebagai faktor yang dapat memperkuat basis dukungan dan memperbesar perolehan suara dalam pemilihan presiden Juli mendatang.
Bila ditelisik lebih lanjut, anasir kedua ini sebenarnya memendam kecewa atas perolehan suara PDIP dalam pemilihan anggota legislatif yang lalu, yang hanya 19 persen. Angka ini jauh dari yang mereka bayangkan sebelumnya, yakni 27 persen atau bahkan di atas 30 persen.
Mereka tak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah menyalahkan Jokowi yang tidak punya efek sebesar yang dibayangkan, atau menyalahkan tim internal yang melakukan survei dan pemetaan politik.
Selain kecewa pada perolehan suara pemilihan anggota legislatif yang lalu, mereka juga khawatir dengan popularitas dan elektabilitas Jokowi yang memperlihatkan trend menurun, sementara di sisi lain popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto, jago dari Partai Gerindra, memperlihatkan trend menanjak.
Disebutkan bahwa gap atau jarak antara Jokowi dan Prabowo saat ini sudah berada pada kisaran 8 persen. Padahal pemilihan presiden masih baru diselenggarakan dua bulan lagi.
Bila semakin hari jarak ini semakin pendek, maka sangat terbuka peluang Prabowo menyalip popularitas dan elektabilitas Jokowi. Kalau ini yang terjadi, dapat dipastikan PDIP akan memperpanjang karier sebagai partai oposisi.
Anasir ini juga khawatir dengan kehadiran poros ketiga yang mungkin dipimpin Partai Golkar atau Partai Demokrat. Poros ketiga diyakini akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk memecah suara.
Bila faktor trend popularitas dan elektabilitas Jokowi yang turun bertemu dengan popularitas dan elektabilitas Prabowo yang menanjak serta kehadiran poros ketiga, maka bayangan kekalahan semakin tampak di depan mata.
Nah, inilah yang membuat mereka melirik JK. Mereka percaya JK adalah tokoh yang baik dan punya basis dukungan yang besar. Menurut kalkulator politik yang mereka pegang, dukungan yang sudah dikantongi PDIP bila ditambah dengan dukungan JK dan Partai Nasdem yang konon mendukung JK, akan membuat kemenangan masih mungkin diraih walau hanya berupa kemenangan tipis.
Tetapi nampaknya anasir ini keliru membaca peta kekuatan JK. JK mungkin memiliki citra yang baik, terlebih setelah ia terpaksa hengkang dari Istana karena SBY tak sudi lagi mengajaknya dalam koalisi. Karena perpisahan dengan SBY itulah JK mendadak jadi hero baru dalam konstelasi politik di tanah air.
Keluar dari Istana tak membuat JK terhempas dan hilang dari peta. Ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Umum Palang Merah Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia.
Faksi di tubuh PDIP yang menolak kehadiran JK sadar benar bahwa JK adalah semacam
bubble politician, yang tampak bagus di kalangan elit, tetapi sebenarnya tidak mempunyai basis dukungan yang mantap di akar rumput.
Bukti yang paling dekat dan paling meyakinkan, ia terjerembab dalam pemilihan presiden yang lalu. Berpasangan dengan Wiranto ketika itu, JK hanya mendapatkan 12 persen. Jauh di bawah Megawati yang berpasangan dengan Prabowo (26 persen) dan SBY yang berpasangan dengan Boediono (60 persen).
Bahkan, dalam pilpres itu, JK dipermalukan di kampung halaman sendiri. Ia kalah telak di Sulawesi Selatan.
Menurut faksi yang menolak JK, JK punya dua persoalan penting. Pertama, secara ideologis dia tidak memiliki pemikiran ekonomi kerakyatan dan komitmen membela Trisakti. Hal pertama ini melahirkan hal kedua dimana secara hitungan politik, karenanya JK tidak punya basis dukungan yang mantap di kalangan masyarakat bawah.
Faksi yang menolak kehadiran JK sejauh ini berhasil menyadarkan sebagian besar dari anasir ideologis faksi yang mendukung kehadiran JK.
Persoalan mereka kini hanya satu, menemukan tokoh yang dapat mengisi kebutuhan PDIP. Tokoh yang punya ideologi kerakyatan dan memperjuangan ajaran Trisakti Bung Karno, serta di saat bersamaan secara ril memiliki basis dukungan di akar rumput.
Hanya tokoh seperti ini yang dapat menyelamatkan PDIP dan Indonesia.
[dem]
