Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memprioritaskan audit dana subsidi, termasuk soal beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama ini dana subsidi yang begitu besar tidak tepat sasaran.
“Kami akan prioritas mengaudit dana subsidi. Akan dilihat secara utuh bagaimana efektivitas dan akuntabilitas penyaluran subsidi energi, pangan, pupuk, dan lain-lain,†kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta, kemarin.
Selain itu, kata Rizal, BPK juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme penyaluran subsidi yang tepat guna dan akuntabel. Ini termasuk pula bagaimana agar dana bansos (bantuan sosial) dan program raskin menjadi akuntabel.
“Untuk program raskin, misalnya, jelas sekali penyalurannya tidak akuntabel karena bolak-balik beras itu bisa diperjualbelikan. Artinya, tidak tepat sasaran. Dalam kasus raskin, BPK akan
all out membantu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),†tegas politisi PAN ini.
Menko Kesra Agung Laksono memastikan program raskin yang sudah berjalan selama 16 tahun dilanjutkan karena memang dibutuhkan rakyat. Dia menilai, rakyat Indonesia membutuhkan program raskin meski ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Yang cacat di beberapa daerah saja, ada beras tidak layak konsumsi. Tetapi selama ini 40 persen rakyat di Indonesia tertolong dengan program raskin,†kata Agung, kemarin.
Agung yang juga Ketua Penanggung Jawab Program Raskin Nasional mengutarakan, temuan di lapangan tidak seluruhnya seperti yang dipaparkan KPK, yang bagus tidak disampaikan.
“Tidak seluruhnya jelek dan hanya titik-titik tertentu saja yang tidak berjalan seperti yang diharapkan,†ujar politisi Golkar ini.
Karena itu, Agung menegaskan, pemerintah berketetapan program raskin perlu dilanjutkan. Kalau sistemnya yang sakit, tinggal diperbaiki. “Kita upayakan dalam sebulan kita perbaiki,†janjinya.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, raskin perlu klarifikasi dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog harus mengganti kalau kualitas raskin buruk atau tidak semestinya.
“Beras raskin SNI 4 relatif baik, apalagi pemerintah mengganti raskin Bulog 8.000 ton beras. Dengan kualitas kadar air 14 persen, ini sudah cukup baik,†kata Suswono, kemarin.
Ia mengatakan, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi raskin mulai dari Bulog hingga kepala desa harus melakukan evaluasi perbaikan.
Pertama, Kepala Desa di seluruh Indonesia harus punya sikap, jika ada raskin yang dikirim Bulog berkualitas rendah, mereka berhak untuk menolaknya. Jadi, lanjutnya, ketika ditemukan ada raskin yang tak sesuai standar harus dikembalikan ke Bulog untuk diganti kembali.
“Kurang sosialisasi kepada kepala desa. Kepala desa bisa menolak raskin ketika kualitasnya di bawah standar SNI 4. Bulog juga harus mengganti kalau memang kualitasnya tidak sebagaimana mestinya,†jelas politisi PKS itu.
Kedua, untuk evaluasi, Bulog harus melakukan perbaikan dalam menangani raskin di gudang. Penanganan yang ketat bisa mencegah kualitas beras itu menurun.
Menurut dia, manajemen penanganan raskin perlu dilakukan secara ekstra. Soalnya, jika raskin tidak dirawat, akan mudah patah dan banyak kutu. Oleh karena itu, ada biaya perawatan yang harus dihitung.
Seharusnya, lanjut Suswono, Bulog menyimpan beras dalam bentuk gabah agar kualitasnya terjaga meski terjadi stok disertai dengan infrastruktur yang memadai. Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) Bulog difungsikan dengan baik untuk meningkatkan kebijakan raskin.
Kendati begitu, dia mengaku memang menjadi persoalan besar terkait kualitas berasnya sendiri. Apalagi, raskin ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, yang taraf hidupnya sederhana.
Seperti diketahui, hasil kajian KPK soal raskin menyarankan kepada pemerintah untuk mendesain ulang program tersebut.
KPK juga menilai, program raskin tidak memenuhi 6 T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi yang dijadikan sebagai indikator efektivitas program.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membeberkan, pihaknya menemukan indikasi adanya sebuah jaringan kartel dalam program raskin. Pihaknya mengungkap adanya jaringan pedagang dan tengkulak yang mengumpulkan raskin untuk dijual kembali ke pasar umum.
Busyro mengatakan, KPK menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kebijakan subsidi raskin. ***
