Untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dibutuhkan ketetapan aturan bagi seluruh penyelenggara penyiaran. Karenanya semua pemangku kebijakan harus bisa menjaga wewenang dan tugas masing-masing tanpa saling intervensi.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 di di Hotel Novita Hotel, Jambi (Selasa, 22/4).
"Kalau itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor), kata Boediono disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
"Kalau itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan
(without fear, without favor), kata Boediono disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Boediono menjelaskan dua dari tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran adalah eksekutif dan legislatif. Boediono meminta agar kedua pemegang wewenang ini paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi.
"Ada kalanya eksekutif atau legislatif lebih dominan. Tetapi harus ada upaya untuk mengawal terus langkah-langkah yang melebihi kedua-duanya dan eksekutif dan legislatif harus sepakat," ujar Boediono.
Unsur ketiga dalam penyiaran, menurut dia adalah bisnis. Untuk lembaga penyiaran dalam hal ini juga yang terkait dalam bidang bisnis, Boediono meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan yang ada, baik terkait isi siaran dan perizinan. Menurutnya, semua lembaga penyiaran harus mempunyai pengertian dan pandangan serta misi bersama untuk memajukan penyiaran Indonesia. Bagi Boediono, penyiaran memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Maka dalam pengelolaannya memerlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya. Dampak siarannya mungkin akan terasa dan terlihat setelah lima atau sepuluh tahun kemudian," terang Wakil Presiden.
Rakerna KPI adalah suatu forum yang diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota KPI baik pusat maupun daerah dari 33 provinsi. Rapat koordinasi nasional adalah forum KPI dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI. Rakornas juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga Negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
Selain dihadiri oleh Wakil Presiden acara pembukaan Rakornas KPI 2014 juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Gubernur Provinsi Jambi dan segenap pejabat teras Pemda Jambi, Gubernur seluruh Provinsi di Sumatra, seluruh komisioner KPI Pusat dan Daerah.
[dem]
