Berita

boediono/net

Apakah Boediono Tersangkut Kasus Hadi Purnomo?

SELASA, 22 APRIL 2014 | 08:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Hadi Purnomo yang baru pensiun dari jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagai petir di siang bolong. Mengagetkan publik yang sedang menunggu-nunggu hasil resmi perhitungan suara Pemilu 2014 dan paket capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2014.

Setelah kaget, sejumlah pertanyaan muncul ke permukaan. Mulai dari mengapa baru sekarang Hadi Purnomo yang biasa disapa Pak Pung itu ditetapkan sebagai tersangka, juga motif apa yang melatari petir di siang bolong itu.

Pertanyaan lain yang tak kalah penting, adalah apakah mantan Boediono juga tersangkut dengan kasus yang mengenai Hadi Purnomo itu mengingat Boediono yang kini adalah Wakil Presiden merupakan Menteri Keuangan ketika kasus ini terjadi.


KPK menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus korupsi pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA). Dia tidak dijerat sendirian. Menurut KPK, sejumlah orang juga dijadikan tersangka dalam kasus itu.

"KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat, dan berdasarkan itu KPK adakan forum ekspos dengan satuan tugas penyelidikan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan kemarin petang (Senin, 21/4).

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Atas perbuatan Hadi ini negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 375 miliar.

Kasus yang menjerat Hadi Purnomo dan kawan-kawan berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non performance loan (kredit bermasalah) kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya