Berita

boediono/net

Apakah Boediono Tersangkut Kasus Hadi Purnomo?

SELASA, 22 APRIL 2014 | 08:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Hadi Purnomo yang baru pensiun dari jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagai petir di siang bolong. Mengagetkan publik yang sedang menunggu-nunggu hasil resmi perhitungan suara Pemilu 2014 dan paket capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2014.

Setelah kaget, sejumlah pertanyaan muncul ke permukaan. Mulai dari mengapa baru sekarang Hadi Purnomo yang biasa disapa Pak Pung itu ditetapkan sebagai tersangka, juga motif apa yang melatari petir di siang bolong itu.

Pertanyaan lain yang tak kalah penting, adalah apakah mantan Boediono juga tersangkut dengan kasus yang mengenai Hadi Purnomo itu mengingat Boediono yang kini adalah Wakil Presiden merupakan Menteri Keuangan ketika kasus ini terjadi.


KPK menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus korupsi pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA). Dia tidak dijerat sendirian. Menurut KPK, sejumlah orang juga dijadikan tersangka dalam kasus itu.

"KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat, dan berdasarkan itu KPK adakan forum ekspos dengan satuan tugas penyelidikan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan kemarin petang (Senin, 21/4).

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Atas perbuatan Hadi ini negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 375 miliar.

Kasus yang menjerat Hadi Purnomo dan kawan-kawan berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non performance loan (kredit bermasalah) kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya