Berita

boediono/net

Apakah Boediono Tersangkut Kasus Hadi Purnomo?

SELASA, 22 APRIL 2014 | 08:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Hadi Purnomo yang baru pensiun dari jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagai petir di siang bolong. Mengagetkan publik yang sedang menunggu-nunggu hasil resmi perhitungan suara Pemilu 2014 dan paket capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2014.

Setelah kaget, sejumlah pertanyaan muncul ke permukaan. Mulai dari mengapa baru sekarang Hadi Purnomo yang biasa disapa Pak Pung itu ditetapkan sebagai tersangka, juga motif apa yang melatari petir di siang bolong itu.

Pertanyaan lain yang tak kalah penting, adalah apakah mantan Boediono juga tersangkut dengan kasus yang mengenai Hadi Purnomo itu mengingat Boediono yang kini adalah Wakil Presiden merupakan Menteri Keuangan ketika kasus ini terjadi.


KPK menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus korupsi pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA). Dia tidak dijerat sendirian. Menurut KPK, sejumlah orang juga dijadikan tersangka dalam kasus itu.

"KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat, dan berdasarkan itu KPK adakan forum ekspos dengan satuan tugas penyelidikan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan kemarin petang (Senin, 21/4).

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Atas perbuatan Hadi ini negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 375 miliar.

Kasus yang menjerat Hadi Purnomo dan kawan-kawan berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non performance loan (kredit bermasalah) kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya