Pemerintah sebetulnya menghindari pengeluaran APBN saja dengan pilihan opsi mengakuisisi saham di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Demikian pendapat pengamat pasar saham, Yanuar Rizky saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Senin (21/4).
Dari catatan yang dimilikinya, jelas Yanuar, BTN memang butuh suntikan modal dan untuk mendapatkannya ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, melalui right issue yang artinya melepas kepemilikan saham pemerintah ke publik.
"Nah kalau tidak mau
right issue berarti pemerintah mesti menyuntik sendiri," sebutnya lagi.
Untuk diketahui pula, rencana akuisisi saham BTN oleh Bank Mandiri dan BRI sudah menjadi wacana lama sejak era Menteri BUMN Tanri Abeng. Ia memaklumi jika rencana ini menimbulkan pro kontra terlebih diangkat kembali dekat-dekat Pilpres.
"Kalau karyawan rugi saya tidak tahu dari sisi apa, karena BTN nya tetap ada. Bedanya dulu pemegang sahamnya pemerintah, nanti pemegang sahamnya bank Mandiri sendiri kan pemerintah juga," terangnya.
"Lalu apa yang ditakuti karyawan," tanyanya.
Kecuali, lanjut dia, yang dihasilkan justru merger akuisisi. Ia pun tak sependapat jika BTN sampai ditiadakan.
"Bagaimana pun kita harus punya fokus bank. Terlepas jeleknya Orde Baru punya fokus bank," kata Yanuar menekankan.
Masalah kecukupan modal di BTN harus segera dituntaskan. Ia pesimis bank plat merah ini punya cukup waktu jika diserahkan ke pemerintahan baru nanti.
"Yang jadi pertanyaan pemerintahan ini kerjaannya apa saja sampai lambat seperti ini. Isu BTN ini sudah lama," pungkas Yanuar
.[wid]
