Ada kabar koalisi antara PPP dan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 disepakati bukan karena pertimbangan ideologi, tapi faktor lain yang sifatnya sangat pragmatis.
Menurut peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, jika kabar tersebut benar maka makin menguatkan anggapan sejak era reformsi, demokrasi di Indonesia telah dibajak oleh kekuatan kapital. Orang kaya yang punya modal banyak dan akses yang luas kepada sumber-sumber kapital dengan gampang bisa meraih kursi, apakah itu kursi legislatif maupun eksekutif.
"Politik uang yang tertangkap di kamera media hanya segelintir kasus dari yang jauh lebih besar. Besar kemungkinan, koalisi politik menjelang pilpres 2014 dilakukan hanya akan berdasar pada kepentingan pragmatis belaka," kata Gede kepada wartawan (Minggu, 20/4).
Gede berharap ada parpol atau capres yang membangun koalisi dengan alasan-alasan ideologis. Dia melihat harapan ini bisa dilakukan oleh PDIP dan capresnya, Jokowi. Kerjasama politik murni berdasarkan ideologi dan platform politik, bukan berdasarkan seberapa banyak kapital yang dimiliki oleh si calon sekutu. Atau bukan lagi karena pertimbangan si calon sekutu dapat membiayai ongkos kampanye tanpa mempedulikan karakter ideologi si calon tersebut.
Jika parpol melakukan kerjasama seperti demikian itu, katanya, maka selamat datang kembalinya oligarki politik yang dikuasai pemodal dan Indonesia tidak akan berubah.
"Mungkin Pak Jokowi dapat memulai tradisi terhormat ini," katanya.
Gede mencontohkan dari isu platform kedaulatan energi dan pertambangan misalnya, Jokowi harus memilih cawapres yang paham dan memiliki kemampuan menegakkan kedaulatan energi dan pertambangan kita. Pertimbangan lainnya, orang tersebut punya keberanian mewujudkan dan mengawal kedaulatan Bangsa Indonesia.
[dem]
