Berita

joko widodo/net

LSP: Pasangan Ideal Jokowi adalah Ekonom Konstitusi

SABTU, 19 APRIL 2014 | 09:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Joko Widodo didorong untuk memulai tradisi membangun pemerintahan berdasarkan ideologi kerakyatan. Tradisi terhormat itu hanya dapat dibangun bila Jokowi merangkul kalangan ekonomi pembela konstitusi.

Pendapat ini disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, dalam perbincangan dengan redaksi.

"Mungkin Pak Jokowi dapat memulai tradisi terhormat ini. Di mana suatu kerjasama politik adalah murni berdasarkan ideologi dan platform politik. Bukan lagi berdasarkan pada seberapa banyak kapital yang dimiliki oleh si calon sekutu," ujar Gede Sandra.


"Bukan lagi berdasarkan apakah si calon sekutu dapat membiayai kita, tanpa mempedulikan karakter ideologi si calon tersebut. Jika hal tersebut yang terjadi, oligarki politik yang dikuasai pemodal akan terus berulang, dan Indonesia tidak akan berubah," sambungnya.

Gede mengingatkan salah satu isu yang cukup strategi yang muncul ke permukaan menjelang pemilihan presiden adalah platform kedaulatan energi dan pertambangan. Menurutnya Jokowi sudah harus mencari calon pendamping yang memiliki kemampuan, dan yang paling penting memiliki keberanian menjaga kedaulatan sumber daya alam pertambangan.

"Seperti dalam kasus Freeport. Jokowi sudah harus mulai memikirkan bagaimana melakukan renegosiasi kerjasama dengan Freeport, terlepas yang bersangkutan punya pengalaman atau tidak. Menimbang Freeport selama lebih dari 40 tahun bercokol, kontribusinya masih terlalu kecil bagi Bangsa. Jika Freeport memang punya niat baik, maka pembagian deviden beberapa waktu lalu pun tidak ada masalah. Tapi kan ternyata kita sekali lagi direndahkan oleh Freeport, deviden tidak dibayar," demikian Gede menguraikan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya