Berita

Pasangan Jokowi Harus Bisa Raup Suara Indonesia Timur

SENIN, 14 APRIL 2014 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Konstelasi politik terkait posisi cawapres semangit menarik pasca pileg. Apalagi meski keluar sebagai pemenang pemilu, perolehan suara yang diraih PDI Perjuangan tidak besar sehingga harus mempertimbangkan betul siapa cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi. 

"PDIP harus cermat dan tidak boleh gegabah dalam menentukan cawapres. Jika keliru, maka akan mempengaruhi tingkat keterpilihan bagi capres yang diusungnya," ujar peneliti senior PolcoMM Institute, Afdhal Makkuraga Putra dalam pesan elektronik yang diterima redaksi (Senin, 14/4).

Berdarkan hasil survei PolcoMM yang dirilis 3 April lalu Jusuf Kalla merupakan cawapres menurut persepsi publik paling pantas berpasangan dengan Jokowi dengan elektabilitas sebesar 14,9 persen. Publik menilai JK berpengalaman di pemerintahan, memahami masalah ekonomi, dan memiliki respon cepat dalam mengambil keputusan.


Menurut dia, persepsi publik ini bisa menjadi panduan ketika PDI akan memutuskan siapa yang akan mendampingi Jokowi.

"Saya melihat JK memiliki kelebihan lain yakni mampu melakukan lobby-lobby politik dgn parlemen jika nanti menduduki posisi wapres," paparnya.

Jokowi-JK merupakan perpaduan tokoh muda-senior yang akan saling mengisi dalam pemerintahan kedepan.

"Apalagi JK merupakan tokoh luar Jawa yang memiliki pengaruh khususnya di wilayah Indonesia timur," tambahnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya