Pemerintahan mendatang dipastikan kembali pemerintahan koalisi. Pasalnya, tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh suara 25 persen.
Calon presiden Konvensi Rakyat Rizal Ramli punya konsep koalisi yang ideal. Menurut dia koalisi harus dilakukan berdasakan basis ideologi, platform dan program.
"Koalisi yang betul di seluruh dunia seperti itu. Tapi koalisi di Indonesia kebanyakan dagang sapi," kata Rizal dalam debat Lawan Bicara yang disiarkan live Metro TV sesaat tadi (Senin, 14/4).
Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, tradisi buruk koalisi dagang sapi harus diubah. Partai-partai besar yang ada cukup merangkul satu atau dua partai yang penting persyaratan admistratif mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR bisa terpenuhi.
Persoalan lain, kata dia, koalisi dibangun berdasarkan pertimbangan popularitas bakal capres atau cawapres semata, dan meniadakan kompetensi yang dimiliki bakal capres atau cawapres sebagai pertimbangan.
"Memang di Indonesia dilematis. Dalam sistem kita yang paling populer yang terpilih. Padahal dalam konteks negara berkembang belum tentu itu yang paling kompeten. Ada kontradiksi antara popularitas dan kompetensi," papar tokoh yang dikenal sebagai ikon perubahan tersebut.
Capres paling ideal menurut Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini mencontohkan, sistem yang berlaku di Prancis, misalnya, orang yang menjadi presiden memang orang yang paling populer. Tetapi, roda pemerintahan sehari-hari dijalankan perdana menteri. Presiden hanya punya hak veto.
"Menurut hemat saya, kita harus kawinkan popularitas dan kompetensi. Karena kalau hanya sekedar popular tidak cukup, cepat atau lambat rakyat pasti akan kecewa. Jadi kita harus kombinasikan popularitas, kedekatan rakyat dengan kompetensi dan track record baik," demikian Rizal Ramli.
[dem]
