Lawan Rezim SBY, Megawati-Prabowo harus Kembali Koalisi

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disarankan untuk membatalkan pencapresan Joko Widodo. Karena Gubernur DKI Jakarta itu sudah terbukti tidak berhasil mengangkat suara partai berlambang kepala banteng tersebut  dalam pemilihan legislatif kemarin.

Menurut Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle Syahganda Nainggolan, Megawati sebaiknya mempertahankan eksistensi PDIP dengan berkoalisi kembali bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini untuk mengimbangi rezim SBY yang terbukti masih mempunya dukungan signifikan.

Rezim SBY yang dimaksud Syahganda adalah partai-partai yang menyokong pemerintah saat ini.

"Itu hanya bisa dilawan dengan Mega-Pro (Megawati-Prabowo). Kalau tidak memungkinkan Mega-Pro karena Prabowo elektabilitasnya sudah lebih tinggi (dibanding Mega), bisa Prabowo-Puan Maharani," beber Syahganda dalam diskusi "Suksesi Kepemimpinan Nasional di Tengah Capres Bermasalah" yang digelar Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional  (Hamas) di gedung Juang, Jakarta, (Senin, 14/4).

Sebagai partai oposisi, kedua partai itu harus berkoalisi. Masyarakat justru akan bingung kalau masing-masing PDIP dan Gerindra menggandeng figur-figur dari rezim SBY.

"Selama ini meng menghantam SBY sebagai neolib, tapi tiba-tiba pasangannya Prabowo dengan Hatta (Rajasa), yang orang SBY atau Jokowi dengan Surya Paloh. Padahal, dia (Surya Paloh) jelas Soehartoisme. Jadi nilai apa yang akan diwariskan Megawati. Padahal selama ini menggaungkan kemandiran, kedaulatan, yang tidak terlalu pro barat. Makanya, harus dengan Prabowo, bukan Surya Paloh," tandas Syahganda.

Bagaimana kalau  Prabowo dengan Prananda, yang juga anak Mega?

"Prananda itu tokoh besar di belakakng layar PDIP. Dia tidak dikena publikl. Puan lebih dikenal. Sebaiknya Prabowo-Puan Maharani untuk kemenangan bersama oposisi melawan rezim SBY," jawab Syahganda. [zul]