Ada beberapa alasan kenapa banyak pimpinan partai politik ragu berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2014. Alasan-alasan inilah yang turut mendasari kenapa Jokowi melakukan blusukan politik kemana-mana, agar terkesan koalisinya dengan Jokowi bukan dengan Megawati atau institusi PDIP.
Pengamat politik dari Nurjaman Center for Indonesian Democracy, Jajat Nurjaman, meyakini alasan pertama keengganan berkoalisi dengan PDIP adalah PDIP sudah terbukti konsisten mengingkari janji politik dengan mitra koalisinya.
"Elit politik di Indonesia masih ingat benar bagaimana Megawati mengkhianati Gus Dur di tahun 2001, dan mengkhianati perjanjian Batutulis dengan Prabowo Subianto di 2014" katanya kepada wartawan di Jakarta (Senin, 14/4).
Alasan kedua, semua kursi menteri yang dikehendaki oleh calon mitra koalisi sudah diplot untuk kader PDIP pilihan Megawati. Menurut Jajat, hal ini dibuktikan dengan pengumuman susunan kabinet bayangan PDIP pada akhir Februari lalu. Misalkan, kursi Menteri Pertahanan diplot untuk Tubagus Hasanuddin, kursi Menteri Keuangan diplot untuk Arif Budimanta, kursi Menakertrans diplot untuk Maruarar Sirait dan kursi Menteri Perdagangan diplot untuk Sri Adiningsih.
Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kemungkinan Jokowi tidak dapat memenangkan pertarungan pilpres 2014. Kemampuan Jokowi untuk memimpin negara 250 juta orang sangat diragukan. Ia belum terbukti mampu mengatasi kemacetan dan banjir Jakarta. Ucapan Jokowi untuk terus membenahi Jakarta jika terpilih presiden menjadi blunder politik yang sangat besar, karena Indonesia bukan hanya Jakarta.
"Saya prediksi elektabilitas Jokowi akan terjun bebas saat diselenggarakan debat terbuka antara calon presiden 2014," tutup Jajat.
[dem]
