Jusuf Kalla bukan diceraikan Susilo Bambang Yudhoyono sehingga kedua tokoh tersebut tidak berpasangan lagi pada Pemilihan Presiden 2009 lalu.
Apalagi kalau disebut SBY menceraikan karena selama menjabat Wakil Presiden 2004-2009, JK melakukan penguasaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan bisnis keluarganya, seperti disampaikan pengamat politik Abdul Muis Syam, sama sekali tidak benar. (Baca: PDIP, "Janda SBY" Bukan Lagi Selera Rakyat!)
Selain Abdul Muis Syam, pengajar Universitas Mustopo Beragama, Lukman Hakim juga menyebutkan hal senada sebelumnya. (Baca: Disayangkan, Nasdem Sodorkan Cawapres Tidak Bersih ke PDIP)
"Tidak benar JK diceraikan SBY tahun 2009," tegas Husain Abdullah, Media Officer M. Jusuf Kalla, kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 12/4).
Dia menjelaskan alasan kenapa pasangan SBY-JK tidak lanjut di Pilpres 2009. Alasannya, JK dan Golkar menolak jika SBY mensyaratkan agar partai beringin itu mengajukan lima nama calon wakil presiden.
"Karena itu menyangkut wibawa partai. Karena itu Golkar memilih mengusung calon sendiri. Waktu itu, orang Golkar merasa bahwa 'kita kan sudah bersama selama lima tahun. Kenapa harus ada syarat pada saat mau dilanjutkan?'," beber Husain.
Husain juga menegaskan, tidak benar JK bukan lagi pilihan rakyat saat ini. Karena faktanya, semua survei menempatkan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sebagai cawapres paling potensial dan elektabilitasnya tertinggi diantara semua figur yang digadang-gadang sebagai cawapres.
Begitu juga survei pasangan, menempatkan Jokowi-JK duet terkuat diantara pasangan calon. Bahkan survei kualitas dari 330 guru besar JK juga tertinggi. Survei integritas, JK juga tertinggi kedua bersama Megawati setelah Jokowi.
"Jadi kalau pengamat yang baik hendaknya jangan sembarang menggunakan data apalagi data 5 tahun lalu untuk menilai Pak JK. Kondisinya sudah berbeda dengan saat ini," kesal Husain.
Lebih jauh, Husain menanggapi soal tudingan bahwa JK telah melakukan penguasaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan keluarga saat menjabat Wakil Presiden. Dia menilai, kedua pengamat tersebut telah melakukan fitnah.
"Jangan sekali-kali fitnah kepada kelompok usaha Kalla," tekan Husain.
Husain menambahkan, perusahaan milik pribumi dikelola dengan penuh dedikasi kepada bangsa dan kepercayaan publik yang besar. Makanya, perusahaan yang saat ini antara lain bergerak di bidang otomotif, konstruksi, properti, energi, transportasi itu bisa bertahan hingga 60 tahun dan dikelola hingga generasi ketiga
"Kalla Grup sangat mandiri dan di saat JK jadi Wapres, perusahaan ini berjalan normal saja. Tidak ada lompatan yang membuat, misalnya menjadi kelompok bisnis nomor 1 di Indonesia. Tapi Kalla Grup adalah pembayar pajak teladan 20 tahun berturut-turut," pungkas Husain.
[zul]
