Petinggi PDI Perjuangan menemui petinggi Partai Nasdem di kantornya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi. Rombongan PDIP diwakili Sekjen Tjahjo Kumolo dan Wasekjen Hasto Kristiyanto, sementara Nasdem dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh.
Kabarnya, dalam pertemuan kedua partai membahas cawapres. Partai Nasdem mengajukan Jusuf Kalla untuk disandingkan dengan Jokowi sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Oleh Partai Nasdem, nama Jusuf Kalla disodorkan sebagai syarat koalisi.
Tak sedikit kalangan menyayangkan sekaligus mempertanyakan langkah Partai Nasdem itu. Jusuf Kalla dinilai sosok yang tidak pro perubahan dan kesejahteraan rakyat.
"Rekam jejak Jusuf Kalla tidak memberi harapan bagi terwujudnya perubahan dan kesejahteraan rakyat," kata Lukman Hakim dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Kamis, 10/4).
"Sayang sekali kalau partai Nadem sebagai partai baru yang mengaku sebagai pelopor gerakan perubahan mengusung Cawapres yang jauh dari cita-cita perubahan Indonesia yang lebih baik dan terwujudnya kesejahteraan rakyat," sambung pengajar di Universitas Mustopo Beragama itu.
Menurut dia saat Jusuf Kalla menjabat Wapres SBY dengan tugas utama mengurus ekonomi, terjadi penguasaan ekonomi untuk kepentingan bisnisnya. Lukman mencontohkan diantaranya pembangunan airport Ujung Padang, airport Medan dan dua airport di Kalimantan. Lalu, membersihkan utang di Mandiri dan BNI, saham kosong di Semen Gresik, proyek-proyek listrik, dan tabung gas.
"Partai Nasdem hendaknya mengusung cawapres yang bersih dari KKN, punya kompetensi, visi kebangsaan dan punya hubungan internasional yang baik," kata aktivis 98 itu.
"Sebaliknya, lebih baik PDIP dan Jokowi koalisi tanpa jabatan cawapres dari parpol agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dalam kabinet," demikian Lukman.
[dem]
