Berita

ilustrasi/net

Politik

Nasdem Promosikan Cawapres Pedagang KKN Sebagai Syarat Koalisi dengan PDIP?

KAMIS, 10 APRIL 2014 | 20:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pertarungan merebut kursi wakil presiden semakin gencar dilakukan oleh partai politik. Siang tadi, petinggi DPP PDI Perjuangan menemui petinggi Partai Nasdem di kantornya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Rombongan PDIP diwakili Sekjen Tjahjo Kumolo dan Wasekjen Hasto Kristiyanto. Sementara Nasdem dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh.

Pertemuan petinggi kedua partai berlangsung tertutup. Ada indikasi pertemuan membahas cawapres. Sebagai syarat koalisi, Partai Nasdem mengajukan satu nama untuk mengisi RI-2.


Bukan Surya Paloh yang didorong Partai Nasdem. Kepada beberapa elit, bos Media Group itu memang sudah mengaku tidak akan maju sebagai capres maupun cawapres, dan lebih memilih menjadi king maker.

Sebagai syarat koalisi, Partai Nasdem mengajukan satu nama yang selama ini dikenal luas sebagai pedagang. Selain pernah memimpin partai besar, orang tersebut pernah memperkuat pemerintahan dengan mengisi posisi menteri, dan posisi strategis lainnya.

Figur yang diajukan Partai Nasdem ke PDIP itu pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid tetapi diberhentikan atas tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia kemudian diangkat menjadi salah satu menteri koordinator di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya