Berita

PDIP Harus Hilangkan Hambatan Psikologis dan Bentuk Pemerintahan Koalisi

KAMIS, 10 APRIL 2014 | 07:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan disarankan untuk lebih fleksibel dan menggalang komunikasi dengan parpol-parpol lain dalam rangka membentuk pemerintahan yang kuat.

Toh, selama ini pimpinan PDIP selalu mengedepankan konsep pemerintahan gotong royong atau kerjasama seluruh kekuatan politik yang ada, serta menghindari penggunaan terminologi “koalisi” dan “oposisi”. Konsekuensi dari konsep tersebut adalah pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan politik besar dan mendorong kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Jurubicara Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI), Akuat Supriyanto, dalam keterangan yang dikirimnya dari Lisabon, Portugal, kepada redaksi (Rabu dinihari, 9/4).


“PDI Perjuangan harus mampu menyingkirkan hambatan-hambatan psikologis untuk membangun kerjasama dengan Partai Gerindra maupun Partai Demokrat, karena dua partai tersebut memiliki suara yang cukup signifikan dalam Pileg,” kata Kuat.

“PDI Perjuangan harus mengundang empat parpol pemenang Pemilu untuk duduk bersama, berembug tentang bagaimana seharusnya Indonesia ke depan. Indonesia sangat luas dengan masalah yang kompleks, sehingga tak mudah untuk diatur atau diselesaikan sendiri oleh satu partai saja,” lanjutnya.

DPMI menilai, empat parpol pemenang Pemilu memiliki platform perjuangan yang mirip sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama. Kombinasi keempatnya juga menghasilkan kumulasi suara pemilih sekitar 55 persen dan jumlah anggota parlemen yang diperkirakan melampaui 50 persen.

Sebagai pemenang Pileg, PDI Perjuangan harus berinisiatif memimpin rembug dalam rangka menentukan Cawapres serta pembagian tugas di kabinet. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya