Berita

PDIP Harus Hilangkan Hambatan Psikologis dan Bentuk Pemerintahan Koalisi

KAMIS, 10 APRIL 2014 | 07:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan disarankan untuk lebih fleksibel dan menggalang komunikasi dengan parpol-parpol lain dalam rangka membentuk pemerintahan yang kuat.

Toh, selama ini pimpinan PDIP selalu mengedepankan konsep pemerintahan gotong royong atau kerjasama seluruh kekuatan politik yang ada, serta menghindari penggunaan terminologi “koalisi” dan “oposisi”. Konsekuensi dari konsep tersebut adalah pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan politik besar dan mendorong kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Jurubicara Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI), Akuat Supriyanto, dalam keterangan yang dikirimnya dari Lisabon, Portugal, kepada redaksi (Rabu dinihari, 9/4).


“PDI Perjuangan harus mampu menyingkirkan hambatan-hambatan psikologis untuk membangun kerjasama dengan Partai Gerindra maupun Partai Demokrat, karena dua partai tersebut memiliki suara yang cukup signifikan dalam Pileg,” kata Kuat.

“PDI Perjuangan harus mengundang empat parpol pemenang Pemilu untuk duduk bersama, berembug tentang bagaimana seharusnya Indonesia ke depan. Indonesia sangat luas dengan masalah yang kompleks, sehingga tak mudah untuk diatur atau diselesaikan sendiri oleh satu partai saja,” lanjutnya.

DPMI menilai, empat parpol pemenang Pemilu memiliki platform perjuangan yang mirip sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama. Kombinasi keempatnya juga menghasilkan kumulasi suara pemilih sekitar 55 persen dan jumlah anggota parlemen yang diperkirakan melampaui 50 persen.

Sebagai pemenang Pileg, PDI Perjuangan harus berinisiatif memimpin rembug dalam rangka menentukan Cawapres serta pembagian tugas di kabinet. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya