Berita

Politik

Ayo ke TPS, Jangan Pilih Politisi Bermasalah!

RABU, 09 APRIL 2014 | 06:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bertepatan dengan pemilihan legislatif yang jatuh pada Rabu 9 April ini masyarakat diimbau agar tidak mendukung politisi yang bermasalah.

Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, pemilu adalah cara rakyat untuk menghukum secara politik aktor-aktor politik yang melakukan kejahatan di masa lalu tetapi tidak tersentuh oleh hukum hingga kini.

"Pemilu 2014 harus menjadi arena pengadilan politik bagi mereka. Satu cara sederhana untuk menumbuhkan harapan baru yakni dengan tidak memilih partai yang mengusung capres bermasalah, baik bermasalah dengan HAM, korupsi, juga intoleransi," katanya saat dihubungi tadi malam.


Hendardi berharap agar masyarakat tidak memberi kesempatan partai-partai yang dikendalikan tokoh-tokoh bermasalah menembus presidential threshold dengan memperoleh 20 persen suara nasional atau 25 persen kursi di parlemen.

"Ini adalah cara untuk membendung orang-orang bermasalah memimpin negara. Satu cara sederhana dengan tidak memilih partai yang bermasalah," jelasnya.

Dia menambahkan, hak asasi manusia (HAM) adalah nafas bernegara yang elemennya sejajar dengan cita-cita pencapaian kesejahteraan. HAM juga penggenap kesempurnaan konsepsi demokrasi konstitusional Indonesia.

"Sudah seharusnya aspek HAM menjadi salah satu pertimbangan rakyat dalam memilih partai politik pada pemilu," demikian Hendardi.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya