Berita

Politik

Indonesia Baru Tercipta Kalau Pemerintahan dan DPR Bersih

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Indonesia baru yang bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia lahir dari Pemilu 2014.  Karena itu, Capres PDIP Joko Widodo mengeluarkan maklumat pemilu 2014 harus adil dan jujur.

"Indonesia baru hanya mungkin tercipta dari DPR dan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan kuat, wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat dan tidak korup hanya bisa lahir dari pemilihan yang bersih, bukan dari kecurangan, bukan dari membeli suara rakyat," kata politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Selasa, 8/4).
 
Rieke mengatakan pemilu 2014 momentum bagi rakyat untuk bangkit menjadi rakyat yang punya harga diri.


"Memilih jangan mau dibayar. Memilih adalah hak politik yang dijamin konstitusi. Satu suara penting untuk Indonesia. Memilih dengan cerdas, calon yang bagi-bagi uang hanya akan menjadi wakil rakyat yang memperdagangkan rakyat," paparnya.

Rieke mengajak untuk mengawasi penghitungan suara di TPS. Setiap rakyat adalah saksi dari suara rakyat.

"Ingatkan para petugas KPPS,PPS,PPK, seluruh jajaran KPU dan Panwaslu, serta Bawaslu untuk tidak terlibat dalam jual beli suara. Mas Jokowi percaya KPU dan Bawaslu sampai tingkatan paling bawah akan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, tak mengulang kasus-kasus penyimpangan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya," demikian Rieke.
 
Tadi siang Jokowi mengeluarkan maklumat bahwa pemilu harus jujur dan adil. Maklumat ditulis tangan dan ditantadatangi langsung oleh Jokowi. Berikut maklumat Jokowi:

Seluruh Rakyat yang menginginkan lahirnya Indonesia Baru, saya mendapat pesan dari Mas Jokowi:
 
Pemilu harus adil dan jujur, oleh sebab itu:
1. Pastikan KPU netral dan independen
2. Pastikan teknologi IT KPU tidak dimanipulasi
3. Pastikan badan intelejen maupun aparat keamanan dan pertahanan nasional netral dan tidak memihak.
4.Pastikan tidak ada money politics dalama pemilu
 
Jakarta, 8 April 2014

Jokowi


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya