Berita

Politik

Indonesia Baru Tercipta Kalau Pemerintahan dan DPR Bersih

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Indonesia baru yang bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia lahir dari Pemilu 2014.  Karena itu, Capres PDIP Joko Widodo mengeluarkan maklumat pemilu 2014 harus adil dan jujur.

"Indonesia baru hanya mungkin tercipta dari DPR dan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan kuat, wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat dan tidak korup hanya bisa lahir dari pemilihan yang bersih, bukan dari kecurangan, bukan dari membeli suara rakyat," kata politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Selasa, 8/4).
 
Rieke mengatakan pemilu 2014 momentum bagi rakyat untuk bangkit menjadi rakyat yang punya harga diri.


"Memilih jangan mau dibayar. Memilih adalah hak politik yang dijamin konstitusi. Satu suara penting untuk Indonesia. Memilih dengan cerdas, calon yang bagi-bagi uang hanya akan menjadi wakil rakyat yang memperdagangkan rakyat," paparnya.

Rieke mengajak untuk mengawasi penghitungan suara di TPS. Setiap rakyat adalah saksi dari suara rakyat.

"Ingatkan para petugas KPPS,PPS,PPK, seluruh jajaran KPU dan Panwaslu, serta Bawaslu untuk tidak terlibat dalam jual beli suara. Mas Jokowi percaya KPU dan Bawaslu sampai tingkatan paling bawah akan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, tak mengulang kasus-kasus penyimpangan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya," demikian Rieke.
 
Tadi siang Jokowi mengeluarkan maklumat bahwa pemilu harus jujur dan adil. Maklumat ditulis tangan dan ditantadatangi langsung oleh Jokowi. Berikut maklumat Jokowi:

Seluruh Rakyat yang menginginkan lahirnya Indonesia Baru, saya mendapat pesan dari Mas Jokowi:
 
Pemilu harus adil dan jujur, oleh sebab itu:
1. Pastikan KPU netral dan independen
2. Pastikan teknologi IT KPU tidak dimanipulasi
3. Pastikan badan intelejen maupun aparat keamanan dan pertahanan nasional netral dan tidak memihak.
4.Pastikan tidak ada money politics dalama pemilu
 
Jakarta, 8 April 2014

Jokowi


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya