Berita

Politik

Indonesia Baru Tercipta Kalau Pemerintahan dan DPR Bersih

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Indonesia baru yang bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia lahir dari Pemilu 2014.  Karena itu, Capres PDIP Joko Widodo mengeluarkan maklumat pemilu 2014 harus adil dan jujur.

"Indonesia baru hanya mungkin tercipta dari DPR dan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan kuat, wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat dan tidak korup hanya bisa lahir dari pemilihan yang bersih, bukan dari kecurangan, bukan dari membeli suara rakyat," kata politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Selasa, 8/4).
 
Rieke mengatakan pemilu 2014 momentum bagi rakyat untuk bangkit menjadi rakyat yang punya harga diri.


"Memilih jangan mau dibayar. Memilih adalah hak politik yang dijamin konstitusi. Satu suara penting untuk Indonesia. Memilih dengan cerdas, calon yang bagi-bagi uang hanya akan menjadi wakil rakyat yang memperdagangkan rakyat," paparnya.

Rieke mengajak untuk mengawasi penghitungan suara di TPS. Setiap rakyat adalah saksi dari suara rakyat.

"Ingatkan para petugas KPPS,PPS,PPK, seluruh jajaran KPU dan Panwaslu, serta Bawaslu untuk tidak terlibat dalam jual beli suara. Mas Jokowi percaya KPU dan Bawaslu sampai tingkatan paling bawah akan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, tak mengulang kasus-kasus penyimpangan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya," demikian Rieke.
 
Tadi siang Jokowi mengeluarkan maklumat bahwa pemilu harus jujur dan adil. Maklumat ditulis tangan dan ditantadatangi langsung oleh Jokowi. Berikut maklumat Jokowi:

Seluruh Rakyat yang menginginkan lahirnya Indonesia Baru, saya mendapat pesan dari Mas Jokowi:
 
Pemilu harus adil dan jujur, oleh sebab itu:
1. Pastikan KPU netral dan independen
2. Pastikan teknologi IT KPU tidak dimanipulasi
3. Pastikan badan intelejen maupun aparat keamanan dan pertahanan nasional netral dan tidak memihak.
4.Pastikan tidak ada money politics dalama pemilu
 
Jakarta, 8 April 2014

Jokowi


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya