Berita

sby-anas

KPK harus Segera Tindak Lanjuti Laporan Anas Soal Dana Kampanye SBY

SELASA, 08 APRIL 2014 | 15:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sampai saat ini mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin betul bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang karena berdasarkan "pesanan" dari Cikeas. Perpanjangan masa penahanan Anas selama 30 hari semakin menegaskan dugaan tersebut.

Demikian disampaikan jurubicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Albarbasy dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Selasa, 8/4).

Menurutnya, kalau Anas dijadikan tersangka karena kasus hukum murni, tentu mudah bagi KPK untuk segera menyidangkan kasus yang membelit Ketua Umum PPI itu. Apalagi KPK selalu berdalih bahwa seseorang ditetapkan jadi tersangka karena sudah terpenuhi dua alat bukti.


"Kalau sudah ada dua alat bukti tentu bukan hal sulit bagi KPK untuk segera mengadili Anas. Namun, karena kasus Anas bukan kasus hukum murni, wajar kalau KPK dibikin pusing tangani kasus Anas. Terlihat sekali kalau kerja KPK dalam menangani kasus Anas penuh dengan tekanan," tegas Ma'mun.

Sementara soal manuver Anas yang dikesankan melawan SBY karena mengungkap persoalan pendanaan kampanye SBY, tentu sangat wajar. Meski Anas sebetulnya bukan bermaksud menyerang Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut. Menurutnya lagi, Anas hanya ingin ada keadilan.

"Kalau Anas dituduh terlibat Hambalang dan TPPU, semestinya kasus yang datanya sudah begitu jelas terkait masalah Century segera diproses lebih lanjut. Anas sudah memberikan banyak data, termasuk data terkait sumbangan Pilpres untuk pasangan SBY-Boediono. Datanya sebagai kasus korupsi dan pencucian uang mestinya diproses di KPK, tanpa pandang bulu," tekannya.

Ma'mun menambahkan, pernyataan-pernyataan Anas soal Century, semata karena karena ingin ada perbaikan manajemen dana kampanye Pilpres di masa yang akan datang.

"Kalau dana kampanyenya 'tidak halal', hasil Pilpres 2009 juga 'tidak halal'. Jadi SBY itu berpotensi menjadi presiden yang 'tidak halal'. Maka wajar kalau negeri ini sering dirundung masalah, termasuk seringnya terjadi bencana alam, karena presidennya terpilih secara 'tidak halal'," tandasnya.[zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya