Berita

sby-anas

KPK harus Segera Tindak Lanjuti Laporan Anas Soal Dana Kampanye SBY

SELASA, 08 APRIL 2014 | 15:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sampai saat ini mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin betul bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang karena berdasarkan "pesanan" dari Cikeas. Perpanjangan masa penahanan Anas selama 30 hari semakin menegaskan dugaan tersebut.

Demikian disampaikan jurubicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Albarbasy dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Selasa, 8/4).

Menurutnya, kalau Anas dijadikan tersangka karena kasus hukum murni, tentu mudah bagi KPK untuk segera menyidangkan kasus yang membelit Ketua Umum PPI itu. Apalagi KPK selalu berdalih bahwa seseorang ditetapkan jadi tersangka karena sudah terpenuhi dua alat bukti.


"Kalau sudah ada dua alat bukti tentu bukan hal sulit bagi KPK untuk segera mengadili Anas. Namun, karena kasus Anas bukan kasus hukum murni, wajar kalau KPK dibikin pusing tangani kasus Anas. Terlihat sekali kalau kerja KPK dalam menangani kasus Anas penuh dengan tekanan," tegas Ma'mun.

Sementara soal manuver Anas yang dikesankan melawan SBY karena mengungkap persoalan pendanaan kampanye SBY, tentu sangat wajar. Meski Anas sebetulnya bukan bermaksud menyerang Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut. Menurutnya lagi, Anas hanya ingin ada keadilan.

"Kalau Anas dituduh terlibat Hambalang dan TPPU, semestinya kasus yang datanya sudah begitu jelas terkait masalah Century segera diproses lebih lanjut. Anas sudah memberikan banyak data, termasuk data terkait sumbangan Pilpres untuk pasangan SBY-Boediono. Datanya sebagai kasus korupsi dan pencucian uang mestinya diproses di KPK, tanpa pandang bulu," tekannya.

Ma'mun menambahkan, pernyataan-pernyataan Anas soal Century, semata karena karena ingin ada perbaikan manajemen dana kampanye Pilpres di masa yang akan datang.

"Kalau dana kampanyenya 'tidak halal', hasil Pilpres 2009 juga 'tidak halal'. Jadi SBY itu berpotensi menjadi presiden yang 'tidak halal'. Maka wajar kalau negeri ini sering dirundung masalah, termasuk seringnya terjadi bencana alam, karena presidennya terpilih secara 'tidak halal'," tandasnya.[zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya