Berita

sby-anas

KPK harus Segera Tindak Lanjuti Laporan Anas Soal Dana Kampanye SBY

SELASA, 08 APRIL 2014 | 15:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sampai saat ini mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin betul bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang karena berdasarkan "pesanan" dari Cikeas. Perpanjangan masa penahanan Anas selama 30 hari semakin menegaskan dugaan tersebut.

Demikian disampaikan jurubicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Albarbasy dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Selasa, 8/4).

Menurutnya, kalau Anas dijadikan tersangka karena kasus hukum murni, tentu mudah bagi KPK untuk segera menyidangkan kasus yang membelit Ketua Umum PPI itu. Apalagi KPK selalu berdalih bahwa seseorang ditetapkan jadi tersangka karena sudah terpenuhi dua alat bukti.


"Kalau sudah ada dua alat bukti tentu bukan hal sulit bagi KPK untuk segera mengadili Anas. Namun, karena kasus Anas bukan kasus hukum murni, wajar kalau KPK dibikin pusing tangani kasus Anas. Terlihat sekali kalau kerja KPK dalam menangani kasus Anas penuh dengan tekanan," tegas Ma'mun.

Sementara soal manuver Anas yang dikesankan melawan SBY karena mengungkap persoalan pendanaan kampanye SBY, tentu sangat wajar. Meski Anas sebetulnya bukan bermaksud menyerang Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut. Menurutnya lagi, Anas hanya ingin ada keadilan.

"Kalau Anas dituduh terlibat Hambalang dan TPPU, semestinya kasus yang datanya sudah begitu jelas terkait masalah Century segera diproses lebih lanjut. Anas sudah memberikan banyak data, termasuk data terkait sumbangan Pilpres untuk pasangan SBY-Boediono. Datanya sebagai kasus korupsi dan pencucian uang mestinya diproses di KPK, tanpa pandang bulu," tekannya.

Ma'mun menambahkan, pernyataan-pernyataan Anas soal Century, semata karena karena ingin ada perbaikan manajemen dana kampanye Pilpres di masa yang akan datang.

"Kalau dana kampanyenya 'tidak halal', hasil Pilpres 2009 juga 'tidak halal'. Jadi SBY itu berpotensi menjadi presiden yang 'tidak halal'. Maka wajar kalau negeri ini sering dirundung masalah, termasuk seringnya terjadi bencana alam, karena presidennya terpilih secara 'tidak halal'," tandasnya.[zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya