Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji kenaikan harga BBM subsidi tahun ini.
“Kenaikan harga BBM subsidi mesti dilihat dulu, efek fiskalnya seperti apa, dampak ke inflasinya bagaimana,†ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri saat diskusi Forum Diskusi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, kemarin.
Namun, bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) itu enggan memastikan waktu yang tepat untuk merealisasikan kebijakan penyesuaian harga.
“Saya nggak mau ngomongin soal waktu tapi kami belum punya rencana menaikkan harga BBM apakah setelah pemilihan legislatif atau tidak,†jelasnya.
Selain itu, dia mengaku Kemenkeu dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah mengkaji rencana kebijakan subsidi tetap yang pernah diusulkan pemerintah kepada anggota parlemen.
“Kami masih mau mempelajari subsidi tetap karena harus dipelajari dengan baik. Kalau rupiah menguat dan menetapkan subsidi BBM, pengurangan nggak akan banyak,†katanya.
Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2014. Langkah ini biasa dilakukan di negara-negara yang melakukan reformasi energi.
Terkait pelarangan pengguna mobil murah atau
Low Cost Green Car (LCGC) menggunakan BBM subsidi, Chatib mengaku sudah menemui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang merupakan pendorong adanya program mobil murah.
Menurut dia, ada rencana pemberian sanksi bila pengguna mobil murah tetap membeli BBM bersubsidi. Namun, Chatib melihat rencana tersebut susah untuk dilaksanakan di lapangan.
“Industri bilang siapkan hukumannya, tapi itu di lapangan sulit. Siapa mau jadi polisinya, sementara kalau sekadar imbauan tidak bisa,†terangnya.
Dari bendahara negara, ada informasi menarik bahwa mobil yang dijual di bawah Rp 100 juta itu bisa didesain tangki BBM-nya, supaya cuma bisa dilayani dengan selang (nosel) kecil. Selang itu hanya bisa melayani penjualan pertamax atau BBM non subsidi lainnya.
Chatib berharap ide itu bisa diwujudkan, karena lebih efektif memaksa LCGC membeli BBM non subsidi.
“Dengan nosel itu tidak perlu sanksi. Dengan sendirinya dia (pengguna LCGC) tidak bisa pakai BBM subsidi,†ucap Chatib.
Pihaknya mengakui kebijakan LCGC memang menambah penerimaan pajak. Sebab, nyaris seluruh komponen dibuat di Indonesia. Tapi, jika volume BBM subsidi sebanyak 48 juta kiloliter tahun ini jebol karena mobil murah ikut beli premium, maka pemerintah juga tetap rugi.
Dalam waktu dekat, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan PT Pertamina sebagai pemain utama penyaluran BBM subsidi. Pembicaraan mencakup kemungkinan penerapan selang kecil tersebut khusus buat LCGC. ***
