Renegosiasi gas Tangguh, Papua Barat ke China tidak akan selesai tahun ini. Nasib gas yang dijual di era Presiden Megawati itu akan ditentukan oleh pemerintahan baru.
Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara pesimis renegosiasi harga gas Tangguh selesai tahun ini. Apalagi, selama 8 tahun terakhir tidak ada perubahan. Padahal dalam kontraknya, empat tahun sekali pemerintah bisa melakukan renegosiasi harga.
Berdasarkan catatan Rakyat Merdeka, Maret 2006, Indonesia melakukan renegosiasi kontrak Tangguh dan diperoleh harga 3,35 dolar AS per Million Metric British Thermal Units (MMBTU) dengan patokan batas atas harga minyak mentah 38 dolar AS per barel.
Harga dikontrak sebelumnya sebesar 2,4 dolar AS MMBTU. Harga ditentukan berdasarkan formula dengan menggunakan harga patokan minyak (dolar AS per barel), yakni
floor price (harga bawah) dan
ceiling price (harga atas). Harga atas yang ditetapkan dipatok 24 dolar AS per barel.
Pada 2008, pemerintah kembali membentuk tim renegosiasi yang diketuai Menko Perekonomian Sri Mulyani berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19/2008 tentang Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian LNG Tangguh. Namun, tim ini gagal melakukan renegosiasi gas Tangguh.
Kemudian, pemerintah membentuk lagi tim renegosiasi gas Tangguh pada Mei 2013. Tim ini dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 2013 dan diketuai Menteri ESDM Jero Wacik. Tim ini bertugas sampai akhir 2013. Tapi, lagi-lagi tim ini gagal melobi Negeri Tirai Bambu itu.
“Tidak ada langkah konkrit dari pemerintah untuk mendesak Pemerintah China menaikkan harga beli gas Tangguh,†kata Marwan kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Marwan, harusnya tim-tim yang sudah dibentuk pemerintah itu bisa menaikkan harga jual gas Tangguh. Harga saat ini sangat murah jika dibanding harga gas internasional.
Padahal, kata dia, saat Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden sudah berkomunikasi dengan Pemerintah China soal renegosiasi harga itu. Pemerintah China pun memberikan lampu hijau untuk melakukan renegosiasi kontrak. Sayangnya, momentum itu tidak dilanjutkan di era kedua pemerintahan SBY.
Marwan menilai, sebenarnya pemerintah mempunyai dua pilihan soal gas Tangguh. Pertama, menaikkan harga dan kedua membatalkan kontrak dan membayar kompensasinya. Tapi semua itu akan menjadi keputusan pemerintah yang baru.
“Semoga pemerintah yang baru berani menasionalisasi sumber daya alam Indonesia dan tidak takut pada tekanan asing. Bukan malah menjual sumber daya alam kita,†ucapnya.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar juga mempertanyakan hasil tim renegosiasi harga jual gas Tangguh ke China. Soalnya tidak ada hasil signifikan dari renegosiasi yang sudah dilakukan tim tersebut.
“Hingga kini, kita masih jual gas lebih murah ke China dibanding ke PLN,†ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Halim Kalla mengatakan, seharusnya harga jual gas ke China sesuai harga pasar, meski itu tidak mudah karena China tidak mau menaikkan harga. “Memang diperlukan tim yang bisa bernegosiasi dengan baik dan keras,†katanya.
Kendati begitu, Halim pesimis harga gas Tangguh bisa dinaikkan sesuai dengan harga pasar. “Maksimal harganya bisa naik dua kali lipat dari sekarang,†katanya. ***
