Berita

Syahganda nainggolan

Prabowo harus Bangun Front Supaya Bisa Mengalahkan Jokowi

MINGGU, 06 APRIL 2014 | 06:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemilihan Presiden 2014 ini diyakini hanya akan menjadi pertarungan calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo dan calon Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto.

"Karena hanya Prabowo dan Jokowi yang pupuler, lainnya tidak," jelas Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online Minggu (6/4).

Lebih jauh dia menjelaskan, kalau Prabowo head to head lawan Jokowi, mantan Danjen Kopassus diyakini bakal kalah. Untuk mengatisipasinya, Prabowo harus cepat membangun koalisi permanen dengan mengumumkan secepatnya siapa yang akan menjadi cawapres, bagaimana komposisi kabinet, dan berkoalisi dengan partai apa saja.


"Kalau itu dia lakukan lebih cepat, mungkin (Prabowo) akan memenangkan pertarungan. Karena yang melawan Jokowi tidak hanya Prabowo tapi sebuah front yang terdiri dari sejumlah partai dan tokoh-tokoh besar. Saat ini kan selisih (elektabilitas) antara keduanya 10-15 persen," beber Syahganda.

Syahganda menilai hanya dengan membentuk front, cara untuk membendung Jokowi.  Seperti menggandeng Yenny Wahid, Din Syamsuddin, Jusuf Kalla. Serta Yusril Ihza Mahendra (PBB), Suryadharma Ali (PPP) dan Hatta Rajasa (PAN) dari barisan partai politik.

Dengan melibatkan banyak pihak, diakuinya memang harus sharing power. Misalnya, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin atau putri Gus Dur, Yenni Wahid menjadi cawapres agar menggambarkan koalisi dengan umat Islam. Sementara Suryadharma Ali menjadi Menko Kesra, Hatta Rajasa tetap sebagai Menko Perekonomian, dan Yusril menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM.

"Karena lawan satu orang itu harus dengan front. Jadi dia (Prabowo) harus menggambarkan front nasional atau barisan Indonesia, yang merangkum semuanya. Kumpulan tokoh-tokoh dan pimpinan partai yang loyal pada gagasan besar Indonesia. Gagasan besar ini juga harus dirumuskan bersama," ungkapnya.

Apakah itu tidak membuat Jokowi terkesan dizolimi?

"Bisa saja masyarakat menilai seperti itu. Tapi bisa juga pengertiannya, yang satu (Jokowi) selfish, sombong, main sendiri, tidak bisa membangun front. Yang satu lagi (Prabowo), bisa bekerja sama. Lagi pula, masyarakat saat ini tidak suka dengan orang-orang yang ingin dicitrakan dizolimi seperti SBY pada Pilpres 2004. Itu sudah masa lalu. Sekarang rakyat bukan lagi mencari pemimpin yang memelas, tapi yang tegas," jawabnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya