Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan bekas Menteri Kesehatan (Menkes) yang kini menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadillah Supari, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di kantornya, Jumat (4/4).
"Siti Fadilah setahu saya sudah ditandatangani sprindik (surat perintah penyidikan)-nya," kata dia.
Kasus ini dilimpahkan Kepolisian kepada KPK beberapa waktu lalu. Di Kepolisian, Siti Fadilah juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Soal pasal yang diterapkan, Bambang Widjojanto belum mengetahuinya.
"Nanti diumumkan oleh Jubir (Jurubicara KPK, Johan Budi)," terang dia.
Bambang menyatakan kasus ini berbeda dengan penyidikan kasus alkes sebelumnya, yakni kasus korupsi pengadaan empat proyek pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 hingga 2007. Dalam kasus proyek Depkes 2006-2007 ini, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
"Kami akan mengulang prosesnya, kami akan menetapkan pasal sendiri," jelas dia.
"Sebenarnya waktu ditarik ke KPK, semakin mudah bagi KPK karena kita sudah punya cukup banyak bukti, informasi, tapi memang harus ditanya ulang lagi," sambung dia.
Siti Fadillah sebelumnya ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan alat kesehatan atau buffer stock senilai Rp 15.548.280.000 milar, untuk kejadian luar biasa di Kementerian Kesehatan tahun 2005.
Dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 6.148.638 miliar tersebut, ia dituding telah telah menyalahgunakan kewenangnya terkait pengadaan alat kesehatan
buffer stock untuk KLB dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan pada tahun 2005.
Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak disebut-sebut ikut bermain. Salah seorang diantaranya adalah Rudi Tanoesudibjo. Tapi dalam banyak kesempatan, kakak kandung Cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesudibjo itu sudah membantahnya.
[ald]
