Joko Widodo harus memberikan pemahaman kepada masyarakat alasan dirinya meninggalkan amanah rakyat di DKI Jakarta untuk ikut ke level nasional (capres).
Dalam percakapan dengan Rakyat Merdeka Online, Jumat lalu (28/3), pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat merasa dilibatkan dan diberi pemahaman mengenai alasan pencapresan Jokowi.
"Kalau perlu gelar konferensi pers untuk menjelaskan alasan mengapa harus usung Jokowi," tandasnya.
Namun, pandangan Siti Zuhro itu dipertanyakan oleh pakar politik, Muhammad AS Hikam. Akademisi yang juga mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu menegaskan, penjelasan langsung ke rakyat soal pencapresan Jokowi belum tentu mengakhiri kontroversi soal pencapresannya itu.
"Terus terang saya ragu. Bukan saja ragu, tetapi saya kira ini justru hanya lanjutan dari sebuah upaya memperpanjang masalah," tegasnya, lewat akun facebook pribadinya.
Mengapa? Alasan dia pertama, Jokowi sudah bolak-balik menjelaskan alasannya memutuskan untuk "nyapres". Kedua, masalah kontroversi dalam keputusan politik tidak akan berakhir, bahkan seandainya Jokowi menang pun akan terus dicoba digulirkan, dipertahankan, dan dimunculkan dalam rangka menciptakan opini tertentu oleh pihak yang berseberangan.
"Ketiga, tidak ada urgensi bagi pihak Jokowi menganggap kontroversi ini sebagai masalah strategis. Justru kalau Beliau dan PDIP tidak secara proporsional melayani hal ini, akan bisa kebablasan dan terjebak dalam kemelut wacana itu," terang doktor ilmu politik yang rajin membagi pandangan lewat media sosial itu.
Soal perbedaan anggapan terhadap pencapresan Jokowi, baik positif maupun negatif, bagi dia adalah semata reaksi dan resiko sebuah keputusan. Menurut Hikam, malah "aneh" kalau semua publik setuju dan tidak ada yang menolak. Hanya saja, apakah penolakan itu cukup rasional atau cuma histeria massa yang "digoreng" oleh para politisi dan media serta dijustifikasi oleh para pengamat.
"Bagi saya, keputusan Jokowi itu sudah final. Soal menerima dan menolak itu merupakan konsekuensi keputusan politik saja. Tinggal bagaimana Jokowi, PDIP, dan pendukungnya mewujudkannya serta membuktikannya jika memang berhasil menjadi RI-1," ucapnya.
[ald]
