Berita

Jokowi

Berbahaya, Kalau Isu SARA Digunakan untuk Menyerang Capres Tertentu

SABTU, 29 MARET 2014 | 17:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Serangan yang dilancarkan sejumlah kalangan kepada Joko Widodo, termasuk menggunakan senjata SARA tidak akan mempengaruhi elektabilitas calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut.

Apalagi kalau yang menyerang mantan Walikota Solo itu masih orang-orang yang itu-itu juga. Makanya, tidak perlu dirisaukan.

Menurut praktisi pemenangan tim pemilu Konsep Indonesia (Konsepindo), Budiman, pemanfaatan isu-isu negatif berupa perendahan martabat seseorang bisa diantisipasi. Jika calon yang bersangkutan memang bersih dan bebas skandal, tidak menjadi masalah.


Namun ketika isu negatif tidak ditemukan, kelompok tertentu menjadi frustrasi dan akhirnya melakukan serangan berbau SARA.

"Tidak fair-lah mempersoalkan keimanan, suku, agama dan ras seseorang dalam kaitan dengan Pileg atau pilpres. Bangsa ini majemuk dan berprinsip bhinneka tunggal ika," jelas Budiman dalam diskusi "Sosmed Sarana Kampanye dan Perang Wacana di Jakarta di Jakarta, Sabtu (29/3),

Lebih jauh Budiman menjelaskan, media sosial juga belakangan dijadikan sebagai media kampanye untuk menyerang seseorang, termasuk menggunakan isu SARA. Menurutnya, hal itu telah menambah persoalan baru.

"Akun-akun di Twitter dan Facebook telah memunculkan sejumlah isu yang memojokkan bahkan merendahkan martabat seseorang," ungkapnya.

Dia menyatakan perang wacana mengarah pada penurunan martabat seseorang. Tujuannya, agar tidak disukai pemilih. Yang muncul di sosial media akhir-akhir ini sudah mengarah kepada isu SARA dan berbahaya. "Butuh kebesaran hati dan kedewasaan semua pihak," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya