Berita

Badan Pusat Statistik (BPS)

Bisnis

BPS Kesulitan, Perusahaan Kakap Tolak Kasih Data

Persiapan Survei Ekonomi 2016
JUMAT, 28 MARET 2014 | 09:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Persiapan penyelenggaraan Survei Ekonomi 2016 (SE2016) selama hampir dua tahun ini masih diwarnai berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kesulitan meminta data perusahaan berskala besar.

Kepala BPS Suryamin mengaku tantangan tersebut muncul di tengah situasi kebebasan berpendapat dan penolakan atas kerahasiaan data perusahaan.

“Responden cenderung enggan memberikan datanya kalau didatangi petugas BPS. Utamanya perusahaan berskala besar malah susah,” tutur dia, kemarin.


Padahal, kata Suryamin, survei ekonomi sangat penting bagi kontribusi produk domestik bruto (PDB). Survei setiap 10 tahun sekali ini nantinya mengupas data industri di luar sektor pertanian yakni pertambangan, industri konstruksi, jasa, perhotelan dan lainnya.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo menambahkan, berdasarkan peranan perekonomian di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi terbesar dibanding provinsi lain yaitu 17 persen terhadap PDB Nasional.

“Melihat hasil SE2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135 perusahaan, 40 persennya adalah perusahaan perdagangan besar dan eceran,” ungkapnya.

Untuk kondisi di DKI, contohnya manajemen PT Jakarta Monorail (JM) yang menyajikan revisi rencana bisnis dan proyeksi pendapatan, terutama dari sektor non tarif. Hal ini terungkap saat bertemu dengan pejabat Pemprov DKI yang merupakan bagian dari upaya penyelesaian revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama pengelolaan transportasi massal monorel di Jakarta.

Direktur Utama PT JM  John Aryananda mengaku pihak DKI menyatakan puas dengan pembahasan itu dan berniat menyelesaikan revisi PKS secepat mungkin. 
“PT JM dan DKI sudah menyepakati banyak hal dalam pembasahan business plan dan PKS. Yang tersisa hanya detil administratif yang akan diselesaikan secepatnya,” ujar John.

Perseroan juga melaporkan model keuangan serta basic design stasiun-stasiun monorel  yang mengakomodasi aspek non komersial dan komersial. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya