Radio Frequency Identification (RFID)
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mau disalahkan atas mandeknya program Radio Frequency Identification (RFID). Program tersebut justru dinilai tidak begitu penting dan menjadi tanggung jawab Pertamina.
“RFID, penting nggak penting ya,†ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, kemarin.
Dia menegaskan program RFID bukanlah urusan Kementerian ESDM. Program tersebut merupakan inisiatif Pertamina. Karena itu, kalau program itu cuma dibilang omdo alias omong doang, harusnya ditanyakan ke Pertamina.
“Kan Pertamina yang merencanakan, kemudian melaksanakan. Termasuk pemilihan siapa yang akan melakukan pemasangan. Semua itu tanggung jawab Pertamina,†tegasnya.
Menurut Susilo, jika dalam pelaksanaannya ada masalah, Kementerian ESDM tidak bertanggung jawab dan yang harus diingatkan adalah Pertamina.
Susilo mengaku pihaknya lebih memilih program wajib beli BBM subsidi dengan menggunakan non tunai alias tidak menggunakan uang tunai, tetapi menggunakan kartu e-money atau kartu khusus. “Non tunai, kita akan segera lakukan,†katanya.
Dia mengakui, masyarakat bingung dan bertanya-tanya kenapa program RFID belum dimulai, terus sekarang pemerintah justru berencana menerapkan program wajib beli BBM dengan non tunai. Dia mengklaim kebijakan non tunai sebetulnya lebih unggul daripada RFID.
“Non tunai tidak mengeluarkan biaya sama sekali, apalagi pihak bank juga sudah siap. Kita juga sudah mau lakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian kalau diperlukan,†katanya.
Susilo menambahkan, program wajib beli BBM dengan non tunai ini merupakan salah satu usaha kementeriannya agar konsumsi BBM subsidi dapat dikendalikan dan tidak melebihi jatah kuota 48 juta kiloliter (Kl).
Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro juga menolak pihaknya disebut omdo dalam melakukan pengendalian BBM subsidi, termasuk telah menjalankan program konversi BBM ke gas.
Edy bilang, saat ini sudah ada 2.000 converter kit yang telah dibagi ke instansi pemerintahan untuk program konversi.
“Kita sudah anggarkan, artinya mendistribusikan 2.000, bukan 1.500 converter kit. Total anggaran yang dialokasikan Kementerian ESDM sudah didistribusikan ke seluruh kendaraan-kendaraan TNI, Polri, pemerintah, ada juga ke pemerintah daerah,†terang Eddy.
Menurut Edy, jika Menko Perekonomian Hatta Rajasa mempertanyakan program tersebut yang tidak jalan, pihaknya justru mengklaim makin gencar menjalankan program pengendalian BBM. Tak terkecuali untuk kendaraan pribadi. Namun, untuk tahun ini hanya difokuskan terlebih dahulu kepada instansi pemerintah.
Ke depan, Edy mengaku siap menerima berapapun anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam program
converter kit. “Ya kita dikasih sedikit cuma 500
converter kit juga kita mau,†ujarnya.
Sementara untuk proses tender pengadaannya, ditargetkan dimulai tahun ini. “Hingga saat ini masih banyak kendaraan untuk pemerintah daerah yang masih belum terpasang alat konverter,†akunya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyindir Kementerian ESDM yang cuma berwacana melakukan pembatasan BBM subsidi.
Bahkan, Hatta bilang, program RFID cuma omong doang (omdo). “RFID mana, omdo (omong doang). Capek omdo terus. Pengendalian dan pembatasan mana,†tanya Hatta. ***
